SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan dan pembangunan saluran drainase. Perlindungan kawasan resapan air serta pengendalian pembukaan lahan di wilayah hulu juga perlu menjadi perhatian agar peningkatan volume limpasan hujan tidak terus membebani infrastruktur perkotaan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai persoalan banjir harus ditangani melalui langkah yang saling terhubung antara pembenahan saluran air dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan di kawasan hulu dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.
Ketika lahan terbuka beralih menjadi kawasan terbangun, air hujan berpotensi mengalir lebih cepat menuju wilayah rendah dan meningkatkan beban jaringan drainase.
Kondisi tersebut membuat upaya pembersihan saluran tidak selalu cukup untuk mengatasi genangan apabila sumber peningkatan limpasan air tidak ikut dikendalikan.
“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan serta alih fungsi daerah resapan air. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko banjir,” tegas Rohim.
Abdul Rohim menilai perlindungan daerah resapan perlu berjalan bersamaan dengan perbaikan infrastruktur pengendali banjir yang telah tersedia.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi III berada di kawasan Sempaja, tempat kolam retensi belum terhubung langsung dengan jaringan drainase utama.
Air dari kolam tersebut direncanakan dialirkan melalui saluran di Jalan PM Noor sebelum mencapai sungai.
Namun, pemerintah perlu memastikan seluruh bagian jaringan dapat berfungsi dengan baik agar air tidak tertahan di tengah jalur.
Pemeriksaan harus mencakup arah aliran, ketepatan elevasi, kapasitas saluran, serta kemungkinan adanya penyumbatan akibat sedimen dan sampah.
Menurut Abdul Rohim, kesalahan ketinggian saluran dapat membuat air sulit mengalir menuju lokasi pembuangan.
Hasil peninjauan Komisi III menemukan bahwa pada sejumlah titik, saluran justru memiliki bagian yang meninggi ke arah aliran yang seharusnya menuju sungai.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air tertahan dan menimbulkan genangan, bahkan ketika hujan tidak berlangsung terlalu lama.
Selain itu, endapan tanah dan tumpukan sampah juga mengurangi kemampuan drainase menampung peningkatan debit air.
“Drainase kita mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang parah. Tumpukan sampah juga menjadi hambatan,” kata Rohim.
Ia meminta Dinas PUPR Samarinda mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Pengerukan saluran perlu disertai pemeriksaan elevasi dan penyambungan jaringan yang belum memiliki jalur pembuangan akhir.
Pembenahan juga harus dilakukan secara menyeluruh agar air yang dialirkan dari satu kawasan tidak justru menimbulkan genangan di wilayah lain.
Abdul Rohim mengingatkan bahwa kolam retensi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila saluran keluar tidak mampu menyalurkan air menuju jaringan utama.
Karena itu, jalur pembuangan dari Sempaja melalui Jalan PM Noor hingga sungai harus dipastikan berfungsi sebagai satu sistem.
Di sisi lain, waktu pelaksanaan pekerjaan dinilai semakin terbatas karena musim hujan diperkirakan segera tiba.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan Abdul Rohim, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada November 2026, dengan puncaknya pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Ia meminta pemerintah memanfaatkan masa kemarau untuk menyelesaikan pekerjaan yang dapat mengurangi risiko banjir sebelum curah hujan meningkat.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” ujar Rohim, Kamis (12/11/2026).
Komisi III DPRD Samarinda juga meminta pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi setiap wilayah.
Saluran yang mengalami pendangkalan, kawasan yang berulang kali tergenang, serta jaringan drainase yang belum memiliki pembuangan akhir perlu masuk dalam daftar pekerjaan utama.
Pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan juga harus dilakukan agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi perlu diukur melalui kelancaran aliran air, berkurangnya genangan, dan waktu surut yang semakin cepat setelah hujan.
Abdul Rohim berharap upaya pengendalian tata ruang di kawasan hulu dan pembenahan jaringan drainase dapat dilaksanakan secara bersamaan.
Dengan pendekatan tersebut, kesiapan Kota Samarinda menghadapi musim hujan diharapkan meningkat tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan yang berperan penting dalam mengurangi risiko banjir. (Adv)
