SAMARINDA – Penyelesaian hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka masih menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda. Dua persoalan yang belum sepenuhnya selesai ialah legalitas hibah tanah dari sejumlah warga serta pembayaran kompensasi yang masih menjadi kewajiban kontraktor.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pihaknya terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut setelah menerima permohonan warga yang meminta kepastian atas tanah mereka.
Menurutnya, pembangunan jalan yang telah dimanfaatkan masyarakat harus diikuti penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan kesepakatan dengan pemilik lahan.
Dalam proses pembangunan, warga menempuh dua bentuk penyelesaian terhadap tanah yang digunakan sebagai bagian dari badan jalan.
Sebanyak 10 pemilik lahan bersedia menyerahkan sebagian tanahnya melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Sementara itu, pemilik tanah lainnya meminta kompensasi berdasarkan perjanjian dengan pihak kontraktor pelaksana.
Namun, hingga persoalan tersebut dibahas DPRD, penyelesaian kedua mekanisme itu masih membutuhkan tindak lanjut.
Untuk jalur hibah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih melakukan inventarisasi terhadap bidang tanah yang diserahkan warga.
Proses tersebut mencakup pemeriksaan data pemilik, luas tanah, batas bidang, serta bagian lahan yang telah digunakan sebagai jalan umum.
“Persoalannya, surat hibah itu belum selesai. BPKAD menegaskan masih dalam proses inventarisasi aset dan kami mendesak agar proses tersebut segera dituntaskan,” ujar Ronal.
Ronal Stephen Lonteng menilai kepastian dokumen hibah diperlukan agar hak masyarakat dan kepentingan pemerintah sama-sama terlindungi.
Tanpa penyelesaian administrasi, lahan yang telah berubah fungsi menjadi jalan berpotensi masih tercatat sebagai bagian dari tanah milik warga.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika pemilik mengurus administrasi pertanahan maupun saat pemerintah melakukan pencatatan aset daerah.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah tidak menunda penyelesaian dokumen yang menjadi dasar hukum penggunaan lahan.
“Kami mendesak agar proses itu segera diselesaikan supaya pemerintah bisa mendapatkan hak atas lahan jalan melalui hibah tersebut,” kata Ronal.
Komisi I juga meminta BPKAD berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi fisik pembangunan.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara terukur agar setiap bidang tanah yang dihibahkan memiliki kejelasan status.
Selain persoalan hibah, perhatian DPRD tertuju pada kompensasi yang belum sepenuhnya diterima warga terdampak.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Komisi I, total kewajiban pembayaran kompensasi mencapai sekitar Rp500 juta.
Pihak kontraktor menyebut telah menyalurkan sekitar Rp200 juta kepada warga, sementara sisa kurang lebih Rp300 juta belum dibayarkan.
Keterlambatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan pembayaran tagihan pekerjaan dari Pemerintah Kota Samarinda kepada kontraktor yang belum seluruhnya terealisasi.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa persoalan pembayaran proyek tidak boleh membuat penyelesaian hak masyarakat terus tertunda.
Perjanjian kompensasi yang telah disepakati harus tetap dilaksanakan sesuai kewajiban pihak terkait.
“Kita berharap sisanya segera direalisasikan karena itu merupakan perjanjian dengan warga terdampak,” ujar Ronal.
Ronal berharap pemerintah dapat merespons persoalan pembayaran pekerjaan sehingga kontraktor memiliki kejelasan dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat.
Komisi I menilai penyelesaian persoalan jalan Sambutan–Merdeka tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan fisik.
Kepastian hukum atas tanah yang digunakan dan pemenuhan kompensasi kepada warga juga merupakan bagian penting dari penyelesaian proyek.
Karena itu, DPRD akan terus memantau proses inventarisasi hibah yang melibatkan 10 pemilik lahan serta pembayaran sisa kompensasi sekitar Rp300 juta.
Dengan penuntasan kedua persoalan tersebut, pembangunan fasilitas publik diharapkan tidak meninggalkan ketidakpastian administrasi maupun kewajiban yang belum dipenuhi kepada masyarakat. (Adv)
