Samarinda – Setelah tiga kali didemo terkait pemadaman listrik bergilir, PLN UP3 Samarinda akhirnya memaparkan penyebab gangguan pasokan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan, sekaligus menjelaskan perkembangan kompensasi bagi pelanggan terdampak.
Penjelasan tersebut disampaikan jajaran PLN saat menerima demonstrasi ketiga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda di Kantor PLN UP3 Samarinda, Jumat (20/11/2026).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 18.15 WITA itu berjalan kondusif. Dalam pertemuan tersebut, PLN menghadirkan perwakilan unit pengatur sistem dan sejumlah jajaran manajemen untuk menjawab tuntutan mahasiswa.
Asisten Manager Operasi Sistem (Opsis) PT PLN (Persero) UP2B Kaltimra Agus Triadi menjelaskan pemadaman bergilir terjadi akibat dua kondisi yang berlangsung bersamaan, yakni pemeliharaan pembangkit terjadwal dan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit.
Agus menyebut sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan memiliki daya pembangkitan sekitar 2.700 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan beban mencapai sekitar 2.200 MW. Dengan demikian, sistem seharusnya memiliki cadangan daya sekitar 500 MW.
Namun, cadangan tersebut tergerus ketika sejumlah pembangkit menjalani pemeliharaan rutin dan beberapa lainnya mengalami kerusakan di luar perkiraan.
“Jadi kondisi defisit yang kita rasakan hari ini sebetulnya karena berkumpulnya dua kondisi, yaitu jadwal pemeliharaan pembangkitan yang memang harus dilakukan setiap bulan dan adanya gangguan tidak terduga atau kerusakan pada beberapa pembangkit,” jelas Agus.
Enam Unit Pembangkit Terganggu
Agus memaparkan enam unit pembangkit yang mengalami gangguan maupun pemeliharaan, yakni PLTU Peaking 2, PLTU Senipah 1, PLTU Senipah 2, PLTU Asam-Asam 4, PLTU CFK 2, dan PLTU CFK 3.
Dari sejumlah pembangkit tersebut, terdapat kerusakan yang membutuhkan penanganan khusus. Salah satunya mengharuskan penggantian komponen mesin yang didatangkan dari Boston, Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat proses perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Selain itu, gangguan pada PLTU CFK 2 dan CFK 3 berupa kebocoran pada bagian superheater boiler. Komponen tersebut bekerja pada temperatur sangat tinggi sehingga proses perbaikannya membutuhkan penanganan khusus.
“Kebocoran ini terjadi di sisi superheater atau bagian boiler. Temperatur di sana bisa di atas 400 derajat. Kondisi ini berbahaya sehingga harus dilakukan perbaikan dan penggantian,” terangnya.
Agus menegaskan PLN terus berkoordinasi dengan pengelola pembangkit, termasuk pihak swasta, untuk mempercepat pemulihan. Pengawasan juga dilakukan secara intensif agar proses perbaikan berjalan sesuai target.
Ia memperkirakan sejumlah pembangkit mulai kembali beroperasi secara bertahap pada awal Desember 2026. Sementara kondisi sistem kelistrikan secara keseluruhan ditargetkan jauh lebih baik pada pekan ketiga Desember.
Kompensasi Pelanggan Masih Menunggu Evaluasi
Selain persoalan pembangkit, kepastian kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Asisten Manajer Bagian Umum PLN UP3 Samarinda Arif menuturkan pihaknya telah mengumpulkan dan mengirimkan data pelanggan yang mengalami pemadaman dengan durasi melebihi standar tingkat mutu pelayanan (TMP).
Data tersebut disampaikan secara berkala kepada unit di atasnya untuk diteruskan ke PLN pusat. Pengiriman data telah dilakukan sejak Juni hingga Oktober 2026.
Namun, realisasi kompensasi masih menunggu proses perhitungan dan evaluasi secara berjenjang. Arif menegaskan kewenangan penetapan kompensasi tidak berada di tingkat UP3 Samarinda.
“Untuk kompensasi, kami tunduk pada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Data pelanggan yang terdampak dan durasi pemadamannya sudah kami kirimkan ke unit yang lebih atas untuk dievaluasi. Kewenangan realisasinya bukan di UP3, tetapi menunggu hasil evaluasi dari pusat,” kata Arif.
Ia menjelaskan kompensasi nantinya diberikan sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi pelanggan pascabayar, kompensasi akan diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan listrik. Sedangkan pelanggan prabayar akan memperoleh tambahan energi listrik saat melakukan pembelian token.
Meski demikian, PLN belum dapat memastikan kapan kompensasi tersebut mulai diterima pelanggan karena masih menunggu hasil evaluasi dan keputusan dari pihak berwenang.
Pemulihan Ditargetkan Pekan Ketiga Desember
Terkait pemulihan pasokan, Arif menyampaikan PLN terus mengupayakan percepatan perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan maupun menjalani pemeliharaan.
Sejumlah pembangkit ditargetkan mulai kembali masuk ke sistem secara bertahap pada awal Desember. Dengan bertambahnya pasokan tersebut, frekuensi pemadaman diharapkan berkurang dan kondisi kelistrikan menjadi lebih baik.
“Harapannya pada minggu ketiga Desember kondisi sistem sudah jauh lebih baik dan pemadaman bisa berkurang. Kami terus mengupayakan percepatan perbaikan pembangkit,” ujarnya.
Sebelumnya, persoalan pemadaman listrik bergilir telah memicu tiga kali demonstrasi di Kantor PLN UP3 Samarinda. Aksi pertama berlangsung pada 29 Oktober 2026, disusul aksi kedua pada 5 November 2026 yang sempat berakhir ricuh akibat ketegangan saat proses audiensi.
Dalam dua aksi sebelumnya, mahasiswa meminta transparansi penyebab gangguan pembangkit, kepastian pemulihan pasokan listrik, serta kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian. Mereka juga mendesak pertanggungjawaban manajemen PLN atas persoalan tersebut.
Pada demonstrasi ketiga, Jumat (20/11/2026), HMI kembali menyuarakan lima tuntutan, termasuk penghentian pemadaman bergilir, kompensasi bagi masyarakat terdampak, evaluasi penyampaian informasi pemadaman, serta desakan agar Manajer PLN UP3 Samarinda mundur dari jabatannya.







