Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Tak Ingin Terulang, TPID Akan Analisis dan Telusuri Penyebab Kelangkaan LPG

BONTANG – Kasubag Ekonomi Setda Bontang Aguswati, yang juga sebagai Koordinator Sekertariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bontang menyatakan pihaknya akan melakukan analisis dan penelusuran mendalam terkait penyebab terjadinya kelangkaan liquefied petrolium gas (LPG) 3 Kg di pasaran Kota Taman sepekan belakangan ini.

Menurutnya saat ini baru dapat dinilai bahwa kelangkaan terjadi lebih karna tingginya permintaan dan kurang optimalnya proses pendistribusian produk bersubsidi tersebut. Sesuai dengan arahan Dirjen Migas peruntukan LPG 3Kg hanya untuk Keluarga pra Sejahtera dengan UMKM mikro yang omsetnya Rp800.000,/bulan. Namun kenyataannya di lapangan banyak digunakan di luar itu akhirnya langka.

“Kelangkaan ini yang pertama kali terjadi. Kita masih teliti sebab kelangkaan ini, karena pasokan LPG dari Pertamina sudah sesuai bahkan ada kenaikan 5 persen jelan Lebaran dari Kuota saat ini yang mencapai 18.144 tabung,” jelasnya kepada Awak Media disela-sela oprasi pasar LPG 3kg, jum’at (9/9/2017).

Lebih lanjut Aguswati menjelaskan sesuai hasil penelusuran pihaknya bahwa saat ini tidak ada pengurangan pasokan dari Pertamina selaku distributor ke pangkalan dan pengecer. Ia menduga kelangkaan terjadi mengingat meningkatnya jumlah pemakaian diwaktu yang bersamaan serta juga terjadi tambahan jumlah pemakaian dari daerah sekitaran Bontang, sementara selama ini tidak termasuk dalam perhitungan kuota Kota Bontang.

“Jalan Poros, Sidrap itukan datanya bukan kuota warga Bontang. Jumlahnya lumayan itu dan belanjanya di kita, kedepan saya sudah komunikasi dengan Pertamina untuk memperhitungkan hal itu juga,” bebernya.

Untuk itu demi menghindari kelangkaan gas di Kota Taman terulang, pihaknya kedepan juga akan menggelar sosialisasi ke rumah-rumah makan dan pelaku usaha dalam waktu dekat ini. Yang tidak termasuk Usaha Mikro untuk segera beralih ke LPG 5,5 Kg atau 12 Kg.

“Semua pelaku usaha yang bukan mikro wajib menggunakan tabung selain 3 Kg, setelah sosialisasi telah dilakukan dan masih ada pelaku usaha yang menggunakan LPG 3 Kg kita akan bicarakan sanksi buat mereka,”  jelasnya.

Saat di tanya akan dugaan adanya penimbunan LPG 3 Kg oleh spekulan sebagai penyebab terjadinya kelangkaan, wanita berjilbab ini menepis kemungkinan itu. Menurutnya kecil kemungkina hal itu terjadi, sebab distributor berhubungan langsung dengan Pertamina.

Sementara itu, jalannya oprasi pasar LPG 3Kg yang semula dijadwalkan hanya digelar 2 hari akhirnya ditambah satu hari pelaksanaan. 

Pada pelaksanaan hari ketiga jum’at (8/9), operasi digelar di dua tempat berbeda, yakni di Kelurahan Kanaan dan Bontang Lestari. Sebanyak 1.036 tabung disalurkan. 518 tabung di Kelurahan Kanaan dan 518 tabung ke Kelurahan Bontang Lestari. 

Dari pantauan, tim beritainspirasi.info di Kelurahaan Kanaan, sebanyak 518 tabung gas ukuran 3 Kg berhasil didistribusikan. Peruntukannya, sebanyak 268 tabung bagi rumah tangga miskin (RTM) dan 256 tabung bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari 11 RT yang ada di wilayah Barat Kota Taman tersebut. Proses pendistribusianpun tampak berjalan relatif lebih teratur dari hari sebelumnya. (And)