SAMARINDA – Gubenur dan wakil gubenur terpilih, Isran Noor dan Hadi Mulyadi saat kampanye Pilgub lalu. Gemar berkampanye menggunakan slogan Kaltim berdaulat. Konsep kedaulatan itu memang tidak dirincikan dalam dokumen visi misi yang diserahkan ke KPU Kaltim kala itu.
Sejumlah pihak melahirkan tafsiran berbeda. Seperti halnya Pengamat Ekonomi Unmul, Aji Sofyan Effendi. Ia meminta agar tim ahli Isran dan Hadi perlu menterjemahan konsep kedaulatan itu secara benar.
“Seperti apa itu konsep kedaulatan. Pembangunan kita mesti selaras dengan pemerintah pusat, provinsi dan setiap kabupaten dan kota. Dalam hubungan vertikal itu kita menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lantas konsep kedaulatan Kaltim yang dimaksud itu seperti apa?,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengkritisi narasi kedaulatan yang dipakai dalam slogan kampanya Pilgub lalu. Jika konsep kedaulatan itu hanya ditaktisi sebagai trik marketing politik maka bisa diterima. Namun begitu diterjemahkan dalam konsep pembangunan Kaltim, mesti diluruskan agar masyarakat tidak salah memahami.
Meski demikian, dirinya mendukung jika makna kedaulatan itu diterjemahkan menjadi cara pembangunan dengan memperkuat sistem ketahanan sektor apapun termasuk pangan, maka tentu harus didukung. Misalnya, agar Kaltim tidak “impor” komoditas pangan. Atau pun sektor-sektor lainnya.
“Seperti meningkat produktifitas pertanian. Jadi masyarakat mudah mengakses komoditas pertanian dalam arti luas. Seperti beras, perikanan, daging dan lainnya. Begitu juga dengan sektor lain, sepetri listrik, akses jalan dan sebagainya. Kalau itu setuju,” kata dosen Unmul ini. (DT)
