Beri.id, SAMARINDA– Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Biro Ekonomi Provinsi Kaltim, BPKAD, serta jajaran PT. MBS pada, Jumat (7/2/2020) dihotel Pacifik, Balikpapan.
Tidak lain, rapat itu sebagai upaya komisi II dalam menelusuri aset daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS).
“Komisi II terus menelusuri aset-aset yang dikelola oleh PT. MBS sehingga hasil dari penelusuran tersebut menentukan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Komisi II,”kata ketua komisi II, Veridiana Huraq Wang.
Ia menjelaskan, Hasil penelusuran dan keterangan-keterangan baik dari Dirut Perusda maupun dari biro ekonomi, BPKAD ,dan Asisten II menentukan hasil rekomendasi dari komisi II nantinya.
“Sehingga Perusda yang ada benar-benar sehat dan bisa meningkatkan PAD untuk kaltim,” pungkas Veridiana
Rapat berjalan cukup alot, silang pendapat antara instansi hingga perusahaan tak terelakkan. Dalam rapat sejumlah anak perusahaan MBS tak luput dalam pembahasan. mulai dari rangkap jabatan hingga perjanjian antara PT. MBS dengan Pelindo IV mengenai pengelolaan pelabuhan Kariangau, Balikpapan.
Anggota komisi II, Sutomo Jabir menegaskan, perjanjian antara Pemprov dan PT. Pelindo IV harus dibuka agar semua pihak terkait mengetahui secara detail persoalan yang ada.
Menurutnya Keterangan dari pihak PT. KKT berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Dirut MBS. Sementara diketahui bahwa KKT merupakan anak perusahaan MBS.
“Oleh karena itu Pemprov harus membuka isi kerjasama dengan Pelindo IV tersebut,” tegas Sutomo Jabir.
Lebih lanjut Politisi PKB ini menguraikan, secara tegas masyarakat harus mengetahui poin-poin yang ada dalam kerjasama tersebut bilamana ada hal yang dianggap merugikan kaltim.
“Berapa poin-poin yang merugikan kaltim? Jangan sampai hal ini terus terjadi, kita harus sadri bahwa tujuan pendirian perusda merupakan untuk meningkatkan PAD Kaltim,” bebernya.
(Fran)
