Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Agrowisata, Mangrove Berebas Pantai Terus Dibenahi

BONTANG – Mulai menjadi salah satu pilihan untuk berlibur di akhir pekan. Lokasi wisata mangrove di Berbas Pantai terus dikembangkan.

Sejumlah pekerja tampak terus bekerja membenahi kawasan hutan mangrove yang terletak di sebelah selatan kota Taman ini. Beragam fasilitas tengah dibangun di kawasan wisata milik Pemerintah ini, yang nantinya bisa dinikmati oleh pengunjung seperti jembatan-jembatan yang cocok sebagai spot foto.

Dari pantauaan, penambahan jembatan dan rumah-rumah kayu sebagai lokasi beristirahat pengunjung pun terus di lakukan. Sabtu (19/8/17) siang.

Warga sekitar lokasi pun mengaku senang dengan aktifitas pembenahan yang dilakukan di kawasan konservasi mangrove tersebut. “Mudahan semakin ramai pengunjungnya sehingga jualan kami juga jadi banyak pembeli,” kata Rahmi salah satu pedagang disekitar parkiran kawasan wisata mangrove tersebut.

Kawasan wisata mangrove Berbas Pantai sendiri selama ini sempat tidak dikelola dengan baik, namun kini perlahan mampu sedikit demi sedikit menarik minat warga Bontang untuk mengunjunginya.

Lampu hias yang belakangan dipasang menggantung di langit-langit jembatan mangrove, menjadi daya tarik tambahan tersendiri dari lokasi ini.

Perlahan tempat wisata milik Pemkot Bontang itu mulai ramai dikunjungi masyarakat, utamanya saat sore dan malam hari. Meskipun hanya sekadar berfoto saja.

Tempat yang kini mulai dikelola serius Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) bersama kelurahan setempat ini, perlahan mulai menunjukkan kemajuan.

Selain karena adanya program pengembangan dari Kementerian Pariwisata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikerjakan tahun ini, kontribusi dan partisipasi dari seluruh elemen kelurahan seperti Karang Taruna, PKK, LPM, para ketua RT, hingga masyarakat pun juga sangat tinggi.

Sebelumnya, Kepala Disporapar Bontang, Bambang Cipto Mulyono saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu menyebut, lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Mangrove Berbas Pantai akan terus dikembangkan.

Lebih lanjut, Bambang saat itu merincikan nantinya dalam pengembangan kawasan tersebut akan ada empat program yang akan direalisasikan, seperti adanya wisata kuliner, penambahan jalan kayu, lampu, dan pergola. Agar kawasan tersebut bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Bontang.

“Kawasan wisata ini akan terus dikembangkan guna menambah daya tarik warga Bontang itu sendiri maupun wisatawan yang datang dari luar Bontang,” ungkapnya. (And)

IMG-20170819-WA0006
Agrowisata mangrove berebas pantai saat dibenahi (Dok. Beritainspirasi.info)