Samarinda – Maraknya tambang batu bara ilegal yang ada di Kota Samarinda menjadi perhatian yang dinilai ada kaitannya dengan penarikan izin yang tidak berkesesuaian karena penerbitan izin itu tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Ada regulasi yang memang tidak bersesuaian karena IUP itu semua di tarik ke pusat, di provinsi tidak lagi mengeluarkan,” ungkap Ketua komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, Kamis (03/11/2022).
Angkasa Jaya menjelaskan bahwa banyaknya permintaan batu bara berdampak pada maraknya tambang batu baru ilegal.
Tambang batu bara masih menjadi bisnis yang menjanjikan, namun pembukaan tambang secara ilegal berdampak jelas pada kerusakan lingkungan yang tak berkesudahan.
“Sementara kebutuhan batu bara meningkat target dari pusat menambah kuota batu bara, sehingga mau tidak mau disinyalir bahwa perusahaan besar keteteran karena kita melihat maraknya apa yang terjadi bahwa tambang illegal itu terus terjadi, tapi tidak semua kita sisir itu tapi terhadap kerusakan lingkungan,” bebernya.
Dalam proses penggalian tambang batu bara masih saja di temukan ada yang ilegal dengan berbagai motif seperti yang sering terjadi pematangan lahan namun di belakangannya ada galian batu bara.
“Ternyata ada beberapa izin tambang galian C yang mungkin tidak memiliki izin tapi itu masih berjalan, kami kemarin ke lapangan yang motifnya itu ada pematangan lahan, kita kesana tapi ada penggalian,” lanjutnya.
Pihaknya mensinyalir ada penggalian batu baru, namun sebelum didatangi komisi III, aktifitas sudah terlebih dahulu dihentikan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda menambahkan bahwa Pemkot Samarinda diminta melakukan keseimbangan antara proyek di hulu dengan pelestarian lingkungan di sektor hilirnya.
Dirinya juga akan memperjuangkan pengikatan bugdeting pengawasan DLH Kota Samarinda untuk konsen melakukan pengawasan dan pelestarian lingkungan hal ini untuk menyetop motif-motif pematangan lahan namun aktivitasnya penggalian emas hitam ini.
“Ini yang kita minta kepada pemerintah daerah konsennya kesitu, saya mencoba untuk mengimbangi kita jangan konsen membesarkan biaya di hulu mengatasi banjir, membangun gotong-gotong menormalisasi sungai, itu besar semua biaya, bikin folder, dari sisi pengawasan lingkungan kita rendah, kenapa budget yang rendah sekali, DLH tidak punya budget kontrol, mereka bisa turun kelapangan tapi tidak maksimal itu yang kita tekankan untuk perjuangan 2023,” tambahnya.
Politis PDI Perjuangan menegaskan untuk tidak melakukan aktivitas tambang batu bara secara illegal.
“Sehingga bisnis batu bara pun meningkat akibatnya ada pembelian produksi batu bara yang ilegal,” pungkasnya.(DODY/ADV)
