APBD 2021, DPRD Prioritaskan Siaga Dini Bencana Di Daerah Pesisir Bontang

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Abdul Samad

BONTANG – Belajar dari pasca kejadian kebakaran di beberapa tempat selama kurun waktu lima tahun yang lalu. DPRD Bontang mulai konsentrasikan anggaran APBD murni 2020 untuk penanggulangan bencana, utamanya kebakaran.

Dalam rapat paripurna di lantai III DPRD Bontang, pada Selasa (20/10/20) lalu. Kemudian hal itu juga masuk dalam pembahasan.

Usai rapat, Abdul Samad Anggota Komisi II DPRD Bontang mengatakan salah satu penyebab banyaknya rumah yang terbakar itu karena akses jalan yang tidak memungkinkan untuk mobil pemadam masuk ke titik api.

“Akhirnya pakai motor roda dua itu, pakai floating pump. Meski kesulitan juga dengan dua unit,” ucap Abdul Samad.

Baca Juga :  Membengkak Dari 410 miliar menjadi 744 miliar, Anggaran Dana Jalan Lingkar Selambai Dialihkan

Lebih lanjut, Samad menjelaskan juga nantinya disemua tempat pesisir menyediakan juga pos pemadam kebakaran, agar penanggulangan dini dapat dilaksanakan.

“Makanya perlu mengantisipasi setiap daerah pesisir utamanya di Lok Tuan kita bangun pos pemadam kebakaran,” ucapnya.

Selain itu, perlunya pengadaan pompa hydrant juga perlu disiapkan. Hal ini juga sedari lama sudah di bahas oleh Dewan. Namun urung direalisasikan, karena beberapa bencana tak terduga seperti pandemi Covid-19 membuat anggaran tidak lagi di fokuskan untuk pengadaan itu.

“Terutama pengadaan floating pump itu, atau pemerintah menyediakan mesin Sanyo (mesin pompa air) di setiap RT daerah pesisir, lengkap dengan selangnya,” lanjutnya.

Baca Juga :  Politisi PDI Perjuangan Ini Berikan Bantuan Untuk Mahasiswa Dari Mahulu Melalui Posko Bantuan IKA Unmul

Sejauh ini hambatannya hanyalah persoalan anggaran, maka dari itu dalam APBD murni tahun depan, pengadaan itu menjadi prioritas utama yang akan di perjuangkan DPRD Bontang.

“Makanya tahun 2021 ini, harus bisa ditindaklanjuti. Agar jangan sampai merugikan masyarakat yang terkena musibah,” tegasnya. (Esc)

Report

What do you think?

Kaltim Zero Zona Hijau, Mahulu Kembali Mencatatkan Satu Kasus

Diduga Melanggar Netralitas, 5 Orang ASN Dilaporkan Bawaslu Samarinda ke Inspektorat