SAMARINDA – Perilaku elit serta kebutaan politik yang di alami publik di proses Pilgub Kaltim, paling berpotensi mengganggu keadaan Kaltim yang tengah kondusif, hal tersebut terungkap dalam diskusi yang di adakan Pemerintah Provinsi lewat Forum Grup Diskusi bertajuk ‘Menjaga Kondusifitas Paska pemungutan Suara Pilkada Serentak 2018’ di aula lantai 1 kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/7).
Acara yang di mulai kurang lebih pukul 10.30 wita itu menghadirkan penggiat politik di Pilkada serentak 2018 Kalimatan Timur termasuk penyelenggara dan pengawas pemilu. Gubernur Awang Faroek Ishak pun hadir. Satu demi satu perwakilan institusi, Tim pemenangan politik, Akademisi, hingga kelompok masyarakat beradu pembenaran fakta-fakta teoritik dan politik di jalannya Pilgub Kaltim.
Fakta politik yang muncul pertama ialah peningkatan jumlah suara signifikasi ke salah satu paslon hasil dari lembaga survei di sertai serangan jaringan penginputan suara realcount oleh heacker. Fakta tersebut pun di akui dan tercatat oleh Kepolisian dan TNI yang hadir, termasuk Gubernur Kaltim. Fakta itu kemudian menghasilkan perdebatan klaim politik kemenangan dari dua paslon peraih suara terbanyak.
Fakta teoritik nya kemudian di jelaskkan, Lutfi Wahyudi akademisi asal Unmul. “Yang di maksud Gubernur kok bisa pindah banyak betul suara dalam kurun beberapa waktu, dalam dunia politik itu sangat mungkin. Karena survei ini survei politik maka yang di asumsikan adalah perilaku-perilaku politik. Pagi ini a nanti sore bisa b, tergantung pada apa faktor yang mempengaruhi.” jelas Lutfi yang sedang dalam penyelesaian program Doktor.
Lanjut nya, “Apa yang menyebabkan swing voter dan undecided voter memilih pada salah satu paslon, di pemilihan kali ini, karena lembaga survei menempatkan jumlah cukup tinggi 11 % dalam metode nya. Nah ini celah memperkarakannya, faktor apa itu.”
Kaltim tengah kondusif, dengan fakta politik jumlah golput yang mencapai 49 %, diluar target Komisi Penyelenggara Pemilu Kaltim yang menarget, meningkatkan jumlah pemilih hingga 77,5 %.
Dan banyak nya fakta temuan pelanggaran pidana dan pemilu (black campiagn, money politic, dll) yang terjadi dalam proses Pilkada saat ini dan tak tertangani baik oleh Badan Pengawas Pemilu Kaltim.
Hal tersebut juga di benarkan oleh perwakilan paslon yang hadir di acara tersebut, seperti Siswadi ketua DPC PDIP Samarinda dan Sudarno sekertaris IKA Pakarti paslon 4, Rohman dan Dwi dari paslon 3, dan Mohammad Husni Fahruddin Ayub ketua Timses pasangan calon nomor urut 1.
Kemudian pernyataan Gubernur Awang Faroek yang menyebutkan informasi bahwa ada distribusi uang melalui jasa kargo di kirim dari Negara tetangga Singapura. Dan di indikasi gunakan untuk biaya politik dalam pilkada 2018 ini. Dan hal ini jadi temuan fakta politik.
Lantas konsuekensi apa dari hadir nya fakta-fakta politik itu, lantas apa masyarakat kembali menjadi korban. Husni Ayub selaku timses dalam kesempatan nya, menyatakan pilkada kali ini ibarat pertandingan piala dunia kala argentina menang melalui tangan Tuhan Maradona.
“seluruh dunia tau itu pelanggaran dan itu salah, walaupun itu menghanguskan idealisme kita dalam menjujung tinggi sportifitas dan fairplay dalam sebuah kompetisi,” sebut Ayub.
Sebagai ketua tim paslon iya mengklaim paling banyak melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kaltim. “Pak Gubernur menghadiri sebuah acara saya laporkan kok ke Bawaslu, panwas Kota Samarinda pun melakukan pembongkaran algaka kami laporkan, termasuk Isran-Hadi bagi-bagi beras 3 kilo gram pun kami laporkan,” pungkas nya di sambut riuh tepuk tangan.
“Kalau kemudian kita biarkan masyarakat tidak tau kenyataan nya, maka gaya transaksional ini tidak akan berubah maju menjadi gaya transformasional.” Tegas Husni Ayub.
Secara teoritik Lufti Wahyudi Akademisi pun menggambarkan konsekuensinya, “Demokrasi memberikan kebebasan, ketika kebebasan orang di bolehkan untuk berkompetisi, maka ketika orang bebas di suruh berkompetisi pasti konflik, tapi di satu sisi demokrasi mengharuskan adanya kesetaraan, adanya komitmen dan ada konsensus,” Jelas nya
Termasuk Lufi menyebutkan, “Kadang kala dalam kompetisi semacam ini, disaat emosi kita sedang stabil, di saat kita memerlukan kemenangan, tiba-tiba ada realitas yang tidak sesuai yang kita inginkan ya marah, wajar. Tapi kemarahan harus diletakan dalam proposinya. Lewat bawaslu dan kepolisian.” Jelas Lutfi.
Tingkat kedewasaan elit yang perlu dikuatirkan untuk situasi tersebut, menurut lutfi itu lebih berbahaya.
Secara politik kemudian, konsuekensi buta politik dampak yang berbahaya buat tatanan Negeri ini. Karena di Negara manapun orang-orang yang kuat itu, orang yang paling paham tentang politik. Hal itu berpeluang terjadi ke masyarakat Kaltim.
“Dengan kenyataan jumlah golput yang besar, kemudian peraih suara terbanyak mau satu mau dua dan masyarakat mesti tau bahwa ada permainan black campaign dan money politic yang tersistematis luar biasa , dan bahwa KPU hari ini ada permasalahan dengan rekapitulasinya. Jangan di tutupin buka saja ke publik, biar masyaakat paham,” Pungkas Husni Ayub.
Terkait hasil quick count yang di nilai menggiring opini masyarakat, Husni pun menanggapi nya. “Jangan kemudian mengklaim kemenangan di saat mekanisme aturan mainnya belum selesai. Jangan jmengklaim ketidak benaran quick count saat aturan juga belum selesai, karna quick count metode ilmiah yang kita akui bersama,”
“Tapi siapapun yang memang kita terima. Tapi jangan kita benarkan menang itu dengan cara bersih-bersih amat, sebut bahwa kamu menang itu dengan sesuatu.” tutup Husni Fahruddin. (Red)
