BERI.ID – Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Nurrahmani, menampik keras isu yang viral di media sosial, yakni dugaan peredaran beras oplosan, termasuk juga beras berbahan plastik di Kota Tepian.
Ia menganggap klaim tersebut tidak masuk akal secara teknis dan ekonomis.
“Kalau bikin beras dari plastik, coba dihitung saja. Biaya produksi, alatnya, bahan bakunya, lebih mahal dari beras asli. Belum lagi proses distribusinya, pasti ketahuan. Dari dulu juga ada yang bilang telur plastik, beras plastik nyatanya kita tidak pernah menemukan bentuk fisiknya. Itu hanya isu yang diputar ulang,” tegasnya, Selasa (15/7/2025).
Untuk itu ditegaskan Nurrahmani, pasokan beras di Samarinda sebagian besar berasal dari Sulawesi dan Jawa, karena produksi lokal belum mencukupi kebutuhan kota secara keseluruhan.
Ia juga memastikan bahwa seluruh rantai distribusi berada dalam pantauan, termasuk lewat laporan rutin dari para pengawas pasar.
“Setiap pasar kami tempatkan satu petugas pemantau. Mereka setiap hari melaporkan perkembangan harga dan ketersediaan stok, tidak hanya beras tapi juga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, ikan, tempe, dan sebagainya,” jelasnya.
Disdag Samarinda juga bersinergi dengan instansi lain seperti Bea Cukai dan Kepolisian untuk mengawasi distribusi barang antarpulau.
Nurrahmani menegaskan, kendati pengawasan utama berada di tingkat distributor, mereka terus memastikan agar tidak ada celah bagi produk ilegal atau barang oplosan masuk ke pasar lokal.
Ia menambahkan, jika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga, maka pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan atau sidak.
Namun, sejauh ini tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada penyimpangan atau pelanggaran serius.
“Kalau memang ada laporan yang kuat, kami akan turun ke lapangan. Tapi jangan sampai kita gegabah, karena tindakan besar tanpa dasar justru bisa menimbulkan keresahan yang tidak perlu,” ucapnya.
Nurrahmani pun meminta masyarakat Samarinda tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi.
Ia mendorong publik agar lebih kritis menyaring informasi, terutama yang berkaitan dengan bahan pokok.
Di sisi lain, terkait inflasi, ia menekankan bahwa pihaknya secara rutin melakukan peninjauan lapangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), termasuk memantau ketersediaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di gudang Bulog dan titik distribusi.
Harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP di pasar pemerintah masih dijaga di angka Rp10.900 per kilogram, atau sekitar Rp54.500–65.000 per lima kilogram di pasaran.
“Beras SPHP harganya tetap stabil. Bahkan kalau dibandingkan dengan beras premium yang Rp75 ribuan per lima kilo, selisihnya tidak jauh. Dan itu kualitasnya bagus. Saya sendiri pakai itu di rumah,” pungkasnya. (lis)
