Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Belum Bisa Temui Dua Mahasiswa Yang Ditahan, Romadhony : Kita Tetap Upayakan Agar Mereka Bisa Bebas

Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim, Hukum

Belum Bisa Temui Dua Mahasiswa Yang Ditahan, Romadhony : Kita Tetap Upayakan Agar Mereka Bisa Bebas

November 10, 2020November 10, 2020

Anggota DPRD Kaltim, Tampak dari kiri: Sutomo Jabir, Sigit Wibow, Safrudin, dan Romadhony Putra Pratama

SAMARINDA – Upaya lima anggota DPRD Kaltim untuk bertemu dengan dua orang mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja pada Kamis lalu (7/11) lalu. Belum bisa dipenuhi Polresta Samarinda.

Pasalnya dua orang mahasiswa tersebut reaktif setelah dilakukan rapid tes.

Kehadiran lima anggota DPRD Kaltim tersebut guna bersilaturahmi dan ingin mendengarkan secara langsung dari dua mahasiswa tersebut mengenai duduk perkara sehingga mereka ditahan.

Kelima anggota dewan itu antara lain, Romadhony Putra Pratama dari fraksi PDI Perjuangan, Baharuddin Demmu dari PAN, Sutomo Jabir dan Safruddin dari PKB dan Sigit Wibowo selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim.

“Kita ingin tau kronologinya seperti apa, karena info yang kami dengar simpang siur. Cuman pas di Polres, kami belum diijinkan untuk bertemu,”kata Romadhony saat dikonfirmasi usai kunjunga di Polresta Samarinda.

Namun demikian kata Romadhony pihaknya menginginkan agar kedua mahasiswa itu bisa dibebaskan. Bahkan mereka siap menjaminkan diri agar mahasiswa tersebut bisa keluar.

Romadhony mengatakan, pihaknya tetap menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Kehadirannya di Polres juga bukan dalam rangka untuk intervensi proses hukum. Tetapi bagi DPRD Kaltim, mereka punya tanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Karena begini, kejadian itu kan di DPR Kaltim, dan titik demo juga di DPR. Sebagai anggota dewan kami bertangung jawab atas apa yang dilakukan adik adik mahasiswa,”ucapnya.

Lebih lanjut Romadhony menyampaikan, hasil pertemuan bersama Wakapolres Samarinda ada sinyal untuk diberikan penanguhan. Pihaknya menegaskan, anggota dewan siap untuk menangguhkan.

Meskipun kehadirannya tadk belum bisa menemui kedua mahasiswa tersebut, tetapi kelima anggota dewan ini kata Dhony akan menjadwalkan ulang supaya bisa mendengarkan secara langsung duduk perkara mereka ditahan.

“Rencananya Kamis akan kembali lagi untuk temui dua mahasiswa itu,”beber Dony. (Fran)