BERI.ID – Momen Presiden Prabowo Subianto yang tidak menjabat tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat hendak berangkat ke Singapura pada Minggu (15/6/2025) menyita perhatian publik.
Insiden tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan keduanya.
Dalam rekaman itu, terlihat Prabowo menyalami sejumlah pejabat yang mengantarnya ke bandara, seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan politisi senior Prasetyo Edi Marsudi.
Namun, berbeda dengan yang lain, Bahlil justru tidak mendapat jabatan tangan dari Presiden.
Alih-alih bersalaman, Prabowo terlihat menunjuk ke arah Bahlil sambil mengatakan sesuatu yang tidak terdengar jelas di video.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana terkait momen tersebut.
Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya ketegangan politik, terlebih publik mengaitkannya dengan pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Dalam sebuah podcast bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Said menyebut bahwa Prabowo kemungkinan sudah mengetahui “manuver” Bahlil dalam persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Said Didu menuding Bahlil telah membungkus citra tambang milik PT Gag Nikel—anak usaha BUMN—untuk menutupi dugaan pelanggaran oleh empat perusahaan tambang lainnya di wilayah yang sama.
“Gag Nikel itu seolah-olah dibuat tampil bersih, padahal empat perusahaan lain bermasalah,” ujar Said dalam pernyataannya.
Isu ini semakin hangat usai tagar #SaveRajaAmpat menjadi trending di media sosial.
Pemerintah pun kemudian mencabut izin operasi empat perusahaan tambang: PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Salah satu di antaranya disebut-sebut memiliki kaitan dengan konglomerasi besar.
Namun, keputusan pencabutan izin tersebut diumumkan langsung oleh Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, bukan oleh Kementerian ESDM. Hal ini juga dipertanyakan oleh Said Didu, yang menilai tidak lazim jika pengumuman teknis tidak disampaikan oleh kementerian terkait.
“Kenapa bukan Kementerian ESDM yang umumkan? Ini jadi pertanyaan besar,” kata Said.
Dengan latar belakang ini, gestur dingin Prabowo terhadap Bahlil dianggap sebagian pihak bukan sekadar ketidaksengajaan. Banyak yang meyakini bahwa Presiden tengah mengirim sinyal bahwa dirinya tidak akan mentolerir permainan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. (len)
