BERI.ID – Agenda buka puasa bersama (bukber) yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama insan pers berlangsung dalam suasana silaturahmi yang hangat.
Kegiatan tersebut disebut sebagai agenda rutin tahunan yang digelar sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis yang selama ini berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, yang juga Anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara partai politik dan media.
“Ini agenda rutin setiap tahun sebagai bentuk terima kasih kami kepada teman-teman jurnalis,” bebernya, Senin (2/3/2026).
Namun, di balik suasana santai tersebut, forum bukber justru menjadi panggung pernyataan sikap politik yang cukup tegas.
PKB Kaltim secara terbuka menyampaikan tidak akan lagi mengusung pasangan Rudy–Seno pada kontestasi politik mendatang.
“Kami menyatakan tidak akan mengusung lagi Rudy–Seno,” tegas Syafruddin.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat perubahan arah politik PKB di Kalimantan Timur.
Meski demikian, Syafruddin menegaskan bahwa partainya tetap akan bersikap objektif terhadap kebijakan pemerintah.
Ditekankannya, PKB akan tetap memberikan dukungan selama kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika kebijakan dinilai merugikan rakyat, maka kritik akan dilayangkan secara terbuka.
“Kalau kebijakannya pro rakyat, kami dukung. Tapi kalau tidak berpihak pada rakyat, wajib kita lawan dan kita kritik,” katanya.
Tidak hanya sebatas kritik, Syafruddin bahkan membuka kemungkinan penggunaan instrumen politik di DPRD Kaltim.
Ia menyatakan siap menginstruksikan kader PKB di Karang Paci untuk menggunakan hak konstitusional, seperti interpelasi hingga hak angket, jika ditemukan kebijakan yang melanggar aturan.
“Kalau ada kebijakan yang menabrak regulasi, saya sebagai Ketua DPW akan perintahkan anggota di DPRD menggunakan haknya, baik interpelasi maupun angket,” tegasnya.
Pernyataan ini menguatkan posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang siap mengambil langkah lebih jauh dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Syafruddin juga menyinggung isu penggunaan anggaran, termasuk polemik mobil dinas yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menilai, jika benar terdapat pengadaan dengan nilai yang tidak wajar, maka hal tersebut harus dikritisi secara serius.
“Kalau memang nilainya tidak masuk akal, tentu itu tidak wajar. Ini harus dilihat dan dikaji,” ujarnya.
Meski isu tersebut mencuat hingga ke tingkat nasional, Syafruddin menegaskan bahwa sikap PKB bukan reaksi spontan, melainkan hasil evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan.
“Ini sikap politik. Setelah kita evaluasi perjalanan, tentu kami berhak menyampaikan posisi,” katanya.
Lebih jauh, PKB Kaltim memastikan akan menyiapkan kader internal untuk menghadapi Pemilihan Gubernur mendatang.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PKB tidak akan bergantung pada figur petahana.
“Kami sudah siapkan kader sendiri. Kami yakin kader kami punya kepekaan sosial dan tidak akan membuat kebijakan yang melukai hati rakyat,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa PKB memposisikan diri sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar kekuasaan.
“Kami bukan pekerja politik, kami pejuang politik,” pungkasnya. (lis)
