Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan rencana pengoperasian angkutan umum perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS).
Layanan transportasi massal tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 April 2027, dengan pembiayaan awal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang selama ini mendominasi mobilitas warga Samarinda.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dua koridor utama. Namun, pengembangan jaringan layanan masih terbuka hingga tiga koridor apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat mencukupi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan pihaknya masih menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), termasuk pembahasan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Sebelumnya, berdasarkan hasil sementara studi perencanaan yang dibahas pada 2 November 2026, dua trayek yang disiapkan adalah rute 1A dan 1B. Keduanya direncanakan menghubungkan kawasan Terminal Pasar Pagi atau Teras Samarinda 2 dengan Terminal Lempake.
“Rencana target paling lambat 1 April 2027 sudah dijalankan di Kota Samarinda,” kata Manalu, Jumat, (20/11/2026).
Namun, perkembangan terbaru yang disampaikan Hotmarulitua pada 17 November 2026 menunjukkan adanya pematangan jaringan koridor dengan cakupan wilayah yang lebih terperinci.
Koridor pertama direncanakan menghubungkan Pasar Segiri dengan Terminal Lempake. Jalurnya melintasi Pasar Pagi, Jalan Gajah Mada, RE Martadinata, Antasari, Juanda, Jalan Pembangunan, M Yamin, kawasan pusat perbelanjaan Robinson atau Samarinda Square, kampus Universitas Widya Gama dan Universitas Mulawarman, Jalan PM Noor, hingga DI Panjaitan.
Sementara koridor kedua disiapkan untuk menghubungkan Pasar Pagi dengan Samarinda Seberang dan sekitarnya. Rute tersebut melewati Jalan Bung Tomo, Harun Nafsi, APT Pranoto, kawasan Big Mall, Dermaga Sungai Kunjang, hingga Jalan Untung Suropati sebelum kembali ke Pasar Pagi.
Pengembangan rute tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan transportasi publik, termasuk memberikan akses menuju pusat perbelanjaan, kawasan pendidikan, dan sejumlah titik aktivitas masyarakat.
Manalu juga menyebutkan pemerintah membuka peluang penambahan koridor apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat memungkinkan.
Berbeda dengan pengadaan kendaraan milik pemerintah, skema BTS dilakukan dengan membeli layanan dari operator angkutan umum.
Artinya, pemerintah tidak harus membeli seluruh unit bus, melainkan membayar operator berdasarkan jarak tempuh atau satuan rupiah per kilometer. Operator kemudian berkewajiban menjalankan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
Dalam perencanaan awal yang disampaikan pada 5 November 2026, sebanyak 16 unit bus berpendingin udara disiapkan untuk melayani dua trayek. Setiap kendaraan dirancang memiliki kapasitas maksimal 40 penumpang, terdiri dari 28 tempat duduk dan 12 penumpang berdiri.
Sementara itu, perkembangan studi koridor yang disampaikan pada 17 November menyebutkan kebutuhan armada berada di kisaran 12 hingga 13 kendaraan untuk setiap koridor.
Perhitungan kebutuhan armada tersebut masih perlu diselaraskan dengan hasil akhir perencanaan operasional.
Dari sisi pembiayaan, operasional angkutan umum BTS direncanakan mendapat dukungan APBN selama tiga tahun, yakni 2027 hingga 2029.
Setelah masa dukungan pemerintah pusat berakhir, mulai 2030 pengelolaan dan pembiayaan layanan akan diserahkan kepada Pemkot Samarinda melalui APBD.
Karena itu, pemerintah kota perlu mempersiapkan skema keberlanjutan pembiayaan agar layanan tidak terhenti ketika dukungan anggaran pusat berakhir.
Selain rute dan armada, pemerintah juga mulai membahas tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat.
Tarif angkutan umum BTS, lanjut Manalu, direncanakan berada pada kisaran Rp2.500 hingga Rp3.500 untuk penumpang umum.
Sementara bagi kelompok tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, orang tua, dan penyandang disabilitas, terdapat peluang pembebasan biaya atau layanan gratis.
Meski demikian, skema tarif dan ketentuan penerima fasilitas tersebut masih perlu dipastikan melalui tahapan penyelenggaraan program.
Untuk mendukung aktivitas naik dan turun penumpang, Dishub juga menyiapkan fasilitas pemberhentian berupa marka khusus atau bus stop yang dilengkapi rambu.
Dengan skema tersebut, halte permanen tidak harus dibangun di setiap titik pemberhentian. Penumpang nantinya diarahkan menggunakan lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat naik dan turun kendaraan.
Angkutan umum ini juga akan menggunakan sistem jalur campuran atau mixed traffic, yakni berbagi ruas jalan dengan kendaraan pribadi. Dengan demikian, bus tidak memiliki jalur khusus seperti transportasi massal berbasis jalan yang menggunakan koridor tersendiri.
