Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Cantik Ganteng dan Cerdas, Finalis Duta Wisata Pukau Dewan Juri

Daerah

Cantik Ganteng dan Cerdas, Finalis Duta Wisata Pukau Dewan Juri

Agustus 6, 2017

BONTANG – Meskipun sebagai Kota Industri, Bontang juga tengah berbenah untuk menggali potensi sektor pariwisatanya. Guna mensukseskan hal itu Duta dan Putri Wisata dianggap memiliki peran penting untuk mempromosikan potensi wisatanya kedepan.

Malam Puncak atau Grand Final Duta Wisata Kota Bontang 2017 pun dihelat di Auditorium Walikota Jalan Awang Long, berlangsung meriah. Sabtu (5/8) malam.

Sebanyak 20 finalis terbaik saling unjuk kebolehan mencoba menarik perhatian para juri dan tamu undangan serta penonton yang cukup ramai hadir menyaksikan ajang bergengsi yang diselenggarakan dua tahun sekali tersebut.

Tak hanya cantik dan ganteng para finalis juga dinilai penampilan, busana, serta tingkat kecerdasan juga turut diuji, terutama soal kepariwisataan, kehumasan dan pengetahuan umum.

Acara semakin terasa meriah, sebab begitu antusiasnya masyarakat menyaksikan acara tersebut. Tampak kemeriahan acara malam puncak ini, sudah terlihat sejak pukul 19.30. Para suporter finalis mulai berdatangan dengan teriakan-teriakan dukungan setiap kali nama idolanya disebutkan.

Para seporter tersebut didominasi para wanita muda yang begitu bersemangat mendukung finalis kesayangannya. Sementara dari atas panggung,wajah cantik dan ganteng satu persatu tampil keren dan anggun saat nama mereka dipanggil.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan, apresiasinya atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya Duta wisata yang terpilih nantinya mempunyai tugas mulia yakni mempromosikan pariwisata Bontang termasuk mensosialisasikan visi misi Kotanya.

”Oktober nanti ada pemilihan Duta Wisata Kaltim. Finalis Duta Wista Bontang 2017 yang terpilih bakal mewakili Kaltim. Saya berharap Bontang menjadi yang terbaik dari yang terbaik di tingkat provinsi,” harapnya.

Sebagai bukti keseriusannya, Neni berpesan agar Kepala Dispora untuk segera membuat usulan anggaran agar finalia Bontang nantinya dapat mengikuti acara ditingkat provinsi secara maksimal. “Kebetulan APBD Perubahan kita ada sedikit kenaikan, segera buat usulan anggarannya,” ucap Neni.

Neni juga memberikan apresiasinya kepada Duta Wisata Bontang yang sebelumnya berhasil menjadi runner up Duta Wisata Kaltim 2015. (and)