SAMARINDA – Cipayung Plus Kota Samarinda yang tergabung dari berbagai organisasi ekstra kampus (HMI,GMNI,GMKI,IMM,KMHDI,LMND,PMKRI,KAMMI) menggelar demostrasi di depan gerbang Universitas Mulawarman, Selasa(24/08/21).
Menurutnya kedatangan Presiden di benua Etam tidak begitu memberikan dampak kepada masyarakat samarinda, khususnya
terkait kebijakan nasional ke daerah
“Kami mengambil keputusan aksi damai karena melihat bahwa kondisi Kaltim saat ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu,”kata Humas Aksi Akhmad Rifai dikonfirmasi.
Setidaknya ada empat hal yang menjadi sorotan mereka, yakni masalah eksploitasi sumber daya alam, evaluasi PPKM dan anggaran bantuan sosial, pemerataan vaksinasi serta Mendesak kegiatan tatap muka di buka kembali.
Terkait Isu eksploitasi industri ekstraktif yang saat ini masih menjadi topangan ekonomi di Kaltim. Menurut mereka menimbulkan berbagai persoalan.
Diantaranya yang masih sangat bermasalah ialah lubang tambang. Hingga akhir 2020 dilansir dari berbagai sumber terdapat sebanyak 1735 lubang bekas galian tambang diberbagai kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Dia pun menilai bahwa penggunaan sumber daya alam harus lah di peruntukkan untuk kepentingan rakyat, faktanya tidak berbanding terbalik dengan harapan karena masih menyisakan kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
“Kita mendesak agar menghentikan eksploitasi industri ekstraktif dan segera menjalankan amanat-amanat UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3,”jelasnya.
Untuk Persoalan evaluasi pemberlakuan PPKM Level 4, Mahasiswa ini menilai bahwa selama ini pemerintah Kota Samarinda hanya menerima instruksi dari Kemendagri untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 4), tidak di lakukan berdasarkan data transparasi terjangkitnya virus covid-19 yang berdasarkan info grafis.
“Kuta meminta itu (PPKM) segera dievaluasi,“bebernya.
Selain itu pula selama pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat, belum terjadi transparasi anggaran bantuan sosial pada penanggalan covid-19.
Sampai hari ini kata Rivai tidak ada satu informasi apapun yang beredar khususnya dikota Samarinda terkait transparasi anggaran hingga bantuan sosial.
Selanjut, terkait vaksinasi massal yang belum merata, menurut mereka ini perlu menjadi perhatian seluruh Stakeholder agar segera melakukan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali agar mampu meninkatkan kekebalan kolektif (Herd Imunnity).
“Kami mendesak untuk adanya vaksinasi di seluruh Indonesia, termasuk kota Samarinda,”katanya.
Kemudian masalah pendidikan, Menurut Rifai belum terpenuhi secara baik. Pasalnya banyak anak-anak bangsa yang belum bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.
Hal itu di karenakan biaya kuliah yang mahal, menurut dia polemik ini meski di perbaiki agar biaya pendidikan bisa di raih oleh semua golongan ekonomi.
Diakhir mahasiswa unmul ini meminta agar kembali di berlakukan pembelajaran tatap muka yang sudah hampir 2 tahun semenjak adanya covid-19, seluruh kegiatan belajar-mengajar di berlakukan sacara daring(Online).
“Menuntut agar segera di buka sekolah tatap muka,”Tutupnya. (Dod)
