Beri.id, SAMARINDA – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kaltim menunda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2018 dan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Ketua Tim Pansus DPRD Kaltim, Dahri Yasin menjelaskan, penundaan terjadi karena masih ada data yang belum singkron.
“Sementara kita tunda dulu karena ada yang Perlu disingkronkan bersama Perusda,” sebutnya.
Penundaan ini dijadwalkan hingga minggu depan, Sesuai jadwal Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kaltim Rapat Paripurna Pembahasan LKPj ini akan dilaksanakan pada Selasa, (16/7/2019).
Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, perbedaan data itu terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan data yang diberikan oleh OPD (organisasi perangkat daerah,
“Itu perlu dibahas dulu terkait hasil Audit BPK, ada angka yang tidak singkron, sekalian kami coba klarifikasi ke BPK, pengerjaannya ada dari TA (tenaga ahli) yang sinkronkan,” tutupnya (*)
