Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim Dewan Sambut Baik Pelibatan Pihak Ketiga Untuk Pemenuhan Air Bersih di Samarinda

DPRD Provinsi Kaltim

Dewan Sambut Baik Pelibatan Pihak Ketiga Untuk Pemenuhan Air Bersih di Samarinda

Juni 11, 2021Juli 15, 2021

Anggota Komisi III DPRD kaltim Ananda Emira Moeis (foto:ist)

SAMARINDA – Permasalahan air bersih salah satu masalah klasik yang ada dikota Samarinda. Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis tak menampik hal tersebut.

Dia menjelaskan, permasalahan air bersih di Kota Samarinda merupakan hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat ketika dirinya melakukan reses kemasyarakat.

“Setiap saya reses, masalah yang di keluhkan warga ya air, banjir dan lapangan pekerjaan, tapi yang paling utama adalah air bersih,” ucap Nanda kepada media ini, belum lama ini.

Mengurai masalah pelik itu, Pemerintah Kota Samarinda berencana melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan air. Hal tersebut disambut baik anggota komisi III DPRD Kaltim ini.

Menurut air sebagai kebutuhan utama. Ia berandai, jikalau mati listrik mungkin masih bisa digantikan lilin atau alat lain semacamnya. Namun untuk mati air, sudah pasti akan menyusahkan warga dalam memenuhi kebutuhan hajat kesehariannya.

Diketahui sampai saat ini juga masih terdapat kurang lebih 14 ribu calon pelanggan yang belum terlayani oleh PDAM Tirta Kencana karena Instalasi Pengelolan Air (IPA) yang masih kurang memadai.

Politisi PDI – Perjuangan itu menegaskan, bahwa sumber air di Kota Tepian ini sangat berlimpah dan bahkan tidak pernah surut. Nanda menyebut, permasalahan air bersih ini dengan menilai alat pengolahannya atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) dalam hal ini dioperasikan oleh Perumdam Tirta Kencana Samarinda.

“Kalau ada investor yang mau masuk, ya kita dukung inikan demi masyarakat Samarinda agar pelayanan air bisa merata,” ucap Nanda

Nanda sangat yakin Perumdam Tirta Kencana Samarinda mampu menyalurkan air ke seluruh Kota Samarinda. Namun, dengan catatan alat produksi air atau IPA itu segera ditambah dan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga merupakan langkah yang tepat disaat ini.

(Fran)