Daerah  

Dewan Tersinggung, PDI-P Tinggalkan Rapat Paripurna Imbas Pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Rapat paripurna antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025)/ Humas DPRD Jabar

BERI.ID – Rapat paripurna antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025) diwarnai aksi keluar ruangan (walk out) oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dinilai telah merendahkan wibawa lembaga legislatif.

Rapat tersebut membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif, termasuk terkait usaha pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan aset daerah, hingga kinerja BUMD.

Aksi protes dimulai dari interupsi oleh Doni Maradona Hutabarat, salah satu legislator dari Fraksi PDI-P. Ia menilai pernyataan Dedi Mulyadi saat kegiatan Musrenbang di Cirebon telah melukai kehormatan DPRD Jawa Barat.

“Kami menilai ucapan Gubernur dalam Musrenbang itu telah menyinggung institusi DPRD. Ini bukan masalah personal, tapi soal harga diri lembaga yang mewakili rakyat,” ujar Doni di ruang sidang.

Aksi walk out tersebut juga diikuti Wakil Ketua DPRD Jabar, Onk Surono. Meski demikian, jalannya sidang tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi lain. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, mewakili Dedi Mulyadi yang tidak hadir.

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan demi membela martabat DPRD yang menurutnya telah diabaikan oleh Gubernur.

“Kami merasa dilecehkan. Ini bukan sekadar sikap fraksi, tapi pembelaan terhadap kehormatan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” kata Memo usai rapat.

Memo juga menegaskan bahwa seharusnya eksekutif dan legislatif saling bekerja sama dalam merumuskan kebijakan demi kemajuan Jawa Barat.

“Legislatif dan eksekutif semestinya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. DPRD adalah representasi masyarakat Jabar, dan harus dilibatkan dalam setiap kebijakan penting,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI-P mendorong agar pimpinan DPRD mempertimbangkan hak interpelasi serta meminta klarifikasi langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi atas ucapannya yang menimbulkan polemik. (len)