BERI.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut pembangunan sekolah rakyat akan dilakukan di kawasan Palaran, dengan jadwal groundbreaking dimulai Juli 2025 dan konstruksi diperkirakan rampung dalam waktu satu tahun.
Nilai proyek yang dikucurkan mencapai Rp280 miliar, seluruhnya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini investasi negara untuk mengangkat masa depan anak-anak miskin ekstrem di Samarinda,” ujar Asli, belum lama ini.
Sembari menunggu gedung utama rampung, proses pembelajaran sementara akan menggunakan gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim.
Hal itu juga telah disetujui langsung oleh Menteri Pendidikan, dimana sebelumnya gedung tersebut digunakan sebagai tempat pelatihan guru dan dinilai layak menjadi lokasi transisi.
Tak hanya infrastruktur fisik, Kementerian Sosial RI menanggung telah semua kebutuhan dasar siswa seperti seragam, laptop, makan siang, sepatu, hingga tas sekolah. Total sebanyak 100 siswa dari kategori desil I dan II DTKS diprioritaskan masuk angkatan perdana program Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini justru menyasar mereka yang paling tidak mampu, tapi dengan standar nasional plus,” terang Asli.
Kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik pun disiapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, guna menjaga kualitas program dari hulu ke hilir. Proses seleksi peserta juga menggunakan sistem satu data nasional, yang menutup celah praktik titipan atau manipulasi data.
Asli mengungkapkan bahwa Samarinda bersaing ketat dengan Kukar, Penajam Paser Utara, dan Berau untuk menjadi daerah pertama penerima program ini.
Namun karena kesiapan infrastruktur, data kependudukan, dan dukungan lintas sektor, Samarinda berhasil terpilih sebagai pilot project di Kaltim.
“Ini tanggung jawab besar kita agar bisa jadi contoh bagi daerah lain,” ucapnya.
Dikelola dengan dana negara dan kualitas unggulan, proyek ini menjadi bukti bahwa pemerintah tak lagi menutup mata terhadap anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Anak-anak miskin ekstrem harus menikmati pendidikan layak,” tutupnya. (lis)
