SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun kawasan Chinatown sebagai destinasi wisata baru mendapat respon dari DPRD Kota Samarinda.
Namun, dukungan itu tidak diberikan tanpa syarat. DPRD menegaskan bahwa konsep yang diusung harus matang, terarah, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menyebut bahwa ide pembangunan kawasan tematik seperti Chinatown bisa menjadi terobosan yang berdampak besar bagi sektor pariwisata. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima penjelasan rinci dari Pemkot mengenai konsep dan arah pengembangan kawasan tersebut.
“Selama konsepnya baik dan bisa mendatangkan PAD, tentu kami dukung. Tapi sampai hari ini kami belum tahu konsepnya seperti apa,” ujarnya pada Jumat (13/6/2025).
Andriansyah mengingatkan bahwa pembangunan Chinatown tak cukup hanya sebagai simbol atau proyek seremonial belaka. Ia mendorong Pemkot mencontoh keberhasilan kawasan serupa di kota lain, di mana kawasan Chinatown menjadi pusat budaya, kuliner, hingga ekonomi masyarakat Tionghoa yang kuat dan berdaya saing.
“Kalau lihat Chinatown di tempat lain, itu biasanya pusat budaya dan ekonomi masyarakat Tionghoa. Ada tempat ngopi, restoran khas, pertunjukan budaya, dan lainnya. Kalau konsep itu dibangun secara serius di Samarinda, bisa jadi magnet wisata,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan tematik seperti ini memiliki potensi ekonomi besar jika dikembangkan dengan pendekatan yang tepat. Namun sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, proyek bisa berujung pada pemborosan anggaran dan menjadi ruang mati.
“Jangan sampai cuma jadi proyek gagah-gagahan. Kita butuh konsep yang hidup, yang benar-benar mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Ia uga menyinggung pentingnya diversifikasi ekonomi di Samarinda. Menurutnya, dengan mulai surutnya ketergantungan pada sektor ekstraktif, pariwisata harus dijadikan sektor unggulan baru.
“Kita harus mulai berani bertumpu pada sektor pariwisata. Ini bisa jadi andalan PAD selain dari pajak dan retribusi. Tapi semua harus dirancang serius, bukan asal bangun,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
