BERI.ID – Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Samarinda, Agus Sofyan, merespons viralnya pesan berantai (broadcast) yang berisi ajakan mendaftar Sekolah Rakyat melalui surat keterangan tidak mampu.
Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen calon peserta Sekolah Rakyat tetap mengacu pada skema top-down dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Broadcast itu memang benar adanya, tapi masih sebatas proses penjaringan awal. Arahan yang kami terima dari pusat sampai hari ini hanya terkait identifikasi calon siswa. Data dan validasi akhir tetap dilakukan lewat sistem Kemensos,” ujar Agus, Minggu (29/6/2025).
Agus menegaskan, seleksi peserta tidak semata-mata berdasarkan surat keterangan tidak mampu, sebab semua data akan terverifikasi langsung melalui aplikasi milik Kemensos, yang akan memunculkan status kesejahteraan calon peserta secara otomatis.
“Jadi tidak bisa asal pakai surat keterangan tidak mampu lalu langsung diterima. Semua akan dipadankan datanya melalui sistem pusat,” jelasnya.
Agus juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi lanjutan mengenai fasilitas siswa, termasuk nilai bantuan Rp48 juta per siswa per tahun yang banyak disebut-sebut dalam informasi tidak resmi.
“Soal fasilitas dan rincian bantuan itu bukan kewenangan kami di daerah. Semua informasi teknis tentang pembiayaan ada di Kemensos,” ujarnya.
Saat ini, Dinsos Samarinda telah mengidentifikasi 100 calon siswa yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat dan ditempatkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim. Namun, belum semua warga menyambut ajakan ini dengan tangan terbuka.
“Penolakan dari sebagian calon siswa terjadi, umumnya karena mereka belum siap untuk tinggal di asrama. Ini bukan hanya terjadi di Samarinda, tapi juga daerah lain,” katanya.
Untuk menjamin sebaran yang adil, Agus menyebut bahwa 100 siswa tersebut berasal dari 10 kecamatan di Samarinda, meskipun dominan dari wilayah sekitar BPMP.
Data awal yang dikantongi Dinsos Samarinda sendiri mencakup hampir 10.000 nama, namun belum semua bisa diverifikasi atau dikunjungi satu per satu.
“Kami prioritaskan yang paling dekat dulu karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Tapi data dari pusat cukup besar,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa tim dari Dinsos telah menemui langsung 100 siswa yang telah ditetapkan dan akan menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Kami akan terus mengikuti arahan pusat. Untuk sekarang, tugas kami adalah mengidentifikasi dan memastikan kesiapan siswa,” tegas Agus.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan formal dan keterampilan kepada warga tidak mampu secara gratis, termasuk fasilitas tinggal di asrama. Samarinda menjadi salah satu kota yang ikut serta dalam implementasi tahap awal program ini. (lis)
