Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Distamben Diperiksa Polda, Jadi Saksi Dokumen Palsu Perusahaan Tambang

SAMARINDA – Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim diperiksa Tim penyidik dari Polda Kaltim terkait manipulasi dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan kini dikonsultasikan dan menunggu petunjuk Kejaksaan sebelum melimpahkan berkas kasus tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara ke pengadilan. Penyidikan perkara ini menyeret tiga tersangka dari tiga perusahaan yang diduga melakukan praktik manipulasi dokumen.

Setelah berhasil membongkar dan mengungkap modus manipulasi data dokumen pengiriman batu bara, tim penyidik Polda Kaltim bakal memeriksa saksi dari instansi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim. Ini diungkap Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana.

Ia mengatakan, kasus ini terus berjalan dan masih menunggu petunjuk Kejaksaan. Apakah hasil pemeriksaan tahap penyidikan sudah lengkap atau perlu dilengkapi lagi?

“Kalau tahap 1 berkas dikirim ke JPU, tinggal menunggu dari Jaksa apakah dinyatakan lengkap atau ada petunjuk lain. Kalau lengkap akan dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti,” ungkapnya, Sabtu (7/9/2019).

Seperti diberitakan, Polda Kaltim berhasil membongkar dan membuktikan upaya manipulasi dokumen SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dan SKPB (Surat Keterangan Asal Barang) yang diterbitkan PT Belayan International Coal (BIC).

Dokumen tersebut digunakan PT Raihmadan Putra Berjaya sebagai dasar mengangkut batu bara sebanyak 7000 MT ke dalam Tongkang Kalindo, di lokasi Jetty CV. Arjuna yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, Kukar.

Sederhananya, dokumen ada, tapi batu bara yang mereka bawa tidak sesuai dokumen. Atau bisa disebut batu bara yang diangkut tak sesuai dengan perizinan.

Dalam proses penyidikan, selain pengakuan tersangka, Polda Kaltim memerlukan keterangan saksi mata, saksi ahli dan alat pendukung penyidikan lainnya. Termasuk bantuan dari instansi lain, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi untuk membuktikan dokumen yang diduga palsu atau dimanipulasi oknum penambang ilegal itu benar sah atau tidak.

“Ya, tentunya penyidikan melibatkan berbagai instansi Distamben terkait dokumen, disiplin ilmu, keterangan ahli. Siapa saja, instansi apa saja. Kami melakukan kerjasama, dalam arti dimintai keterangannya, untuk membuktikan pelanggaran hukum yang dibuat tersangka,” jelasnya.

Untuk diketahui, batu bara milik PT. Raihmadan Putra Berjaya tersebut berasal dari Stockroom Bitek yang berada di Wilayah Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara dan diduga batubara tersebut bukan berasal dari hasil produksi PT. Belayan International Coal.

“Karena WIUP OP PT. Belayan International Coal berada di wilayah Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu dan Desa Sello Cela Kecamatan Muara Badak dengan luas 1.700 Hektar,” ucapnya.

Ade Yaya Suryatna menegaskan, PT. Belayan International Coal (BIC) mengakui, bahwa Batubara milik PT. Raihmadan Putra Berjaya yang berada di dalam tongkang Kalindo tersebut bukan berasal atau hasil produksinya PT. BIC.

Pengungkapan kasus tambang ilegal di Anggana ini, pihaknya menangkap dua tersangka yakni SR dan MS dan mengamankan barang bukti berupa satu unit tongkang BG Kalindo dan Batubara satu Tongkang yang berisi sebanyak 7.000 MT.(AS)