DPRD Bontang Beberkan Hambatan Kurangnya PAD dari PDAM

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Bontang, bersama dengan Direktur Perusda PDAM Tirta Taman Bontang

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang tekankan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan dan distribusi air bersih di Bontang, penanggungjawabnya PDAM Tirta Taman Bontang.

Selama beberapa tahun kebelakang, PDAM luput dari perhatian dan prioritas pemerintah kota dalam mengumpulkan kekuatan APBD Bontang.

dprdsmd ads

Padahal terdapat enam kementerian yang memiliki fokus terhadap transaksi air bersih ini. Salah satunya kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Curhatannya, terkait masalah besarnya biaya perawatan dan minimnya putaran dana yang masuk untuk PDAM Tirta Taman Bontang. Tahun lalu pendapatan mencapai 3 Milyar, sedang maintenance distribusi airnya juga dengan angka yang sama.

Maka tidak ada anggaran yang bisa diamankan. Bahkan cenderung mines, demi memaksimalkan penggunaan air di masyarakat.

Hal ini disampaikan, Ketua Komisi II Rustam, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur dan Karyawan Perusda PDAM Tirta Taman Bontang, di Lantai 2, Gedung Sekretariat DPRD Bontang, pada Selasa (10/11).

“Dengan jumlah sambungan itu 29.001, PDAM sudah bisa berbenah. Manajemen sudah bisa bagus, dan bisa memaksimalkan biaya produksi,” ucapnya.

Tidak berimbangnya pendapatan dengan pengeluaran menjadi salah satu faktor, kurangnya pendapatan di PDAM.

“Lebih besar biaya produksi air, daripada penjualan ke masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini membandingkan pendapatan air daerah di daerah kota Makassar.

Menurutnya, Makassar merupakan wilayah yang banyak membangun industri, seperti hotel, restoran, pelabuhan, dll. Ini menopang penggunaan air bersih di kota Ayam Jantan.

Alternatif nya, DPRD Bontang menyarankan agar pihak PDAM dapat menemukan sumber air baku yang lebih rendah biaya produksinya, daripada harga penjualannya.

Terdapat empat tempat yang jadi pilihan untuk dapat dijadikan solusi air baku dengan biaya yang minim. Antara lain Eks. tambang Indominco, waduk Marangkayu, waduk Suka Rahmat, dan Nyerakat kiri.

“Ini kita upayakan mendapatkan air baku yang lebih rendah biaya produksi nya daripada harga penjualan,” bebernya.

Selain itu, tawarannya dengan menaikkan tarif harga penggunaan air terhadap masyarakat Bontang. Namun, hal itu masih perlu pertimbangan dan pengkajian mendalam terhadap dampak sosialnya.

“Jika dalam perjalanan perusahaan terus merugi, boleh dong ditinjau kembali,” jawabnya.

Diakhir, agar terdapat legal standing yang jelas. Kedepan DPRD Bontang akan membuatkan perda terkait pengelolaan air bersih. Untuk menopang kinerja dari pihak pengelola.

“Nanti beliau yang mengajukan naskah akademiknya. Selanjutnya jika sudah bisa, kita akan membahasnya di DPR,” pungkas Rustam. (Adv/Esc)