DPRD Kaltim Diminta Bersikap Menolak Pelemahan KPK

Aksi aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Samarinda di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pada, Senin (7/6/2021).

SAMARINDA – Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Samarinda, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pada, Senin (7/6/2021).

Unjuk rasa tersebut diikuti beberapa Universitas yang melibatkan 12 BEM. Dalam aksinya mereka mendesak DPRD Kaltim agar ikut bersikap menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puluhan mahasiswa ini menilai, KPK saat ini tengah dilemahkan.

“Kami desak DPRD Kaltim agar bersama bersuara menolak pelemahan KPK, dan mendukung proses berjalannya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata
Teguh Pramono, Humas aksi.

Presiden BEM Polnes ini menerangkan, pihaknya datang ke depan Kantor DPRD Kaltim mewakili suara masyarakat terhadap kondisi KPK. Yang mana gerakannya terkesan akan dimatikan.

Setidaknya ada empat tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi BEM ini. Pertama mereka mendesak Presiden agar memberhentikan Ketua KPK Firli Bahuri, kemudian meminta agar membatalkan pemecatan dan penonaktifan 75 orang yang gugur karena TWK, meminta kembalikan independensi KPK, terakhir tegakan janji reformasi untuk memberantas korupsi.

“Kita harap DPRD Kaltim sepakat untuk menolak pelemahan KPK. Hadir disini untuk bersama-sama menyatakan sikap terhadap tuntutan kami pada hari ini,”imbuhnya.

Hingga peserta aksi membubarkan diri, tak satupun anggota DPRD Kaltim yang datang menemui mereka.

Peserta aksi berjanji akan kembali konsolidasi merencanakan kembali dilakukannya aksi unjuk rasa yang lebih besar, dengan tujuan mendesak pihak DPRD Kaltim untuk menyatakan sikap. (Fran) 

kpukukarads