Samarinda, Beri.id – Beredar video yang diduga mobilisasi sejumlah Ketua RT oleh seorang pejabat Kota Samarinda untuk mendukung anaknya dalam Pemilu 2024 mendapat tanggapan keras dari Anggota DPRD Samarinda, Anhar.
Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya tidak boleh dibiarkan, sebab bertentangan dengan etika politik.
“Tindakan semacam itu, meskipun tidak jarang terjadi, seharusnya tidak dibiarkan karena bertentangan dengan etika politik,” kata Anhar.
Sebelumnya, dalam video beredar yang menjadi sorotan, pejabat berinisial (ND) terlihat mengundang sejumlah besar Ketua RT dalam acara Refleksi Akhir Tahun di Convention Hall Sempaja pada 23 Desember 2023.
Dalam pidatonya, (ND) menyampaikan progres bantuan dana kepada seluruh RT, dengan klaim setiap RT berhak menerima minimal Rp 100 juta per tahun untuk pemberdayaan masyarakat.
Anhar meminta kepada awak Media seharusnya tidak ragu untuk menyebutkan nama pejabat yang terlibat jika penelusuran sudah valid dan konkret.
“Memobilisasi Ketua RT untuk mendapatkan suara bukan hal yang baru, bahkan sudah terjadi di tingkat nasional. Meskipun hal tersebut mungkin melanggar etika politik dan aturan, situasi serupa mungkin terjadi di daerah-daerah,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, beberapa RT di Palaran telah diberhentikan, dengan alasan bahwa mereka merupakan pengurus partai politik.
“Kita menduga pemberhentian tersebut dilakukan dengan cara mencari alasan tertentu,” lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa dirinya ikut menelusuri status RT-RT yang diberhentikan tersebut, dan menemukan bahwa beberapa di antaranya terdaftar sebagai pengurus partai politik dan calon legislatif (caleg).
Ia menegaskan perlunya transparansi dan pilihan bagi RT-RT tersebut, serta menyinggung soal regulasi yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) bukan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Kita berharap adanya klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari polemik yang lebih besar,” bebernya.
(ADV/DPRD Samarinda)
