SAMARINDA – Penanganan persoalan pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka akan dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan di DPRD Kota Samarinda. Aspek administrasi penggunaan tanah warga menjadi perhatian Komisi I, sementara persoalan teknis pembangunan akan diteruskan kepada Komisi III.
Pembagian penanganan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi I DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Bina Marga serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan lantai I Gedung DPRD Samarinda itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai penggunaan lahan dalam pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan keterangan dari perangkat daerah mengenai mekanisme pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Kami mengundang BPKAD dan PUPR Bidang Bina Marga untuk mendapat penegasan apakah pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka telah dilaksanakan melalui mekanisme dan aturan,” ujar Ronal.
Menurut Ronal Stephen Lonteng, penjelasan pemerintah diperlukan agar DPRD dapat mengetahui tahapan yang ditempuh sejak perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Dalam pertemuan tersebut, Bidang Bina Marga menyampaikan bahwa proses pembangunan telah dimulai sejak tahap perencanaan pada 2022.
Tahapan awal disebut mencakup survei lapangan dan koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
Informasi tersebut menjadi bagian dari bahan pemeriksaan Komisi I untuk menelusuri kesesuaian antara proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
DPRD juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan terkait penggunaan bidang tanah masyarakat memiliki dokumen pendukung yang jelas.
Persoalan administrasi menjadi penting karena pembangunan jalan menyangkut pemanfaatan lahan warga untuk kepentingan fasilitas umum.
Selain memeriksa tahapan administrasi, rapat turut menyinggung persoalan lebar ruas jalan yang telah dibangun.
Namun, pembahasan mengenai ukuran jalan dan kesesuaian desain tidak akan ditangani lebih lanjut oleh Komisi I.
Ronal Stephen Lonteng menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan diteruskan kepada Komisi III yang memiliki kewenangan dalam pengawasan teknis pembangunan infrastruktur.
“Untuk lebar jalan nanti akan diteruskan kepada Komisi III karena perencanaan teknisnya menjadi kewenangan Komisi III,” kata Ronal.
Dengan pembagian tersebut, Komisi III dapat mendalami aspek desain, dimensi ruas jalan, dan kebutuhan teknis konstruksi sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Komisi I tetap melakukan penelusuran terhadap tata kelola pemerintahan dan administrasi pemanfaatan tanah masyarakat.
Langkah ini diharapkan membantu DPRD memeriksa persoalan pembangunan secara lebih terarah tanpa mencampurkan pembahasan teknis dengan urusan administrasi.
Meski ditangani melalui komisi yang berbeda, kedua aspek tersebut tetap berkaitan dalam memastikan pembangunan fasilitas publik berjalan sesuai ketentuan.
Hasil rapat dengar pendapat akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya.
Komisi I akan melanjutkan perhatian terhadap penyelesaian administrasi lahan warga, sedangkan persoalan teknis pembangunan diteruskan kepada Komisi III.
Melalui penanganan sesuai kewenangan masing-masing, DPRD Kota Samarinda diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka sekaligus memastikan pengaduan masyarakat mendapat tindak lanjut yang jelas. (Adv)
