Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Gelar Pleno DPT, KPU Kaltim Sebut Ada Penambahan Hingga 56.143

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur (KPU Kaltim) mengelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi Kaltim pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang, pada Rabu (29/08) di Aula serbaguna KPU Kaltim.

Pleno yang dimulai sejak pukul 10:00 hingga 16:00 Wita ini telah menetapkan DPT berjumlah 2.385.800 pemilih. angka itu disebutkan Mohammad Taufik mengalami peningkatan dari jumlah DPT pada pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 lalu.

Sebelumnya, jumlah DPT pada Pilgub lalu 2.329.657, artinya terjadi peningkatan jumlah pemilih sebanyak 56.143 dari hasil rekapitulasi 10 kabupaten kota, 103 Kecamatan dan 1.038 Desa dan Kelurahan. Sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga mengalami peningkatan.

Menurut Taufik Ketua KPU Kaltim, penambahan jumlah TPS karena bertambahnya jumlah DPT. disebutnya batas maksimal pemilih per TPS hanya berkisar 300 pemilih.

“Jumlah TPS sekarang meningkat dan berjumlah 10.765 , karena kalau sudah melebihi 300 maka akan kita pecah menjadi 2 TPS,” sebut Taufik

Pria juga lulusan Fisip Unmul ini menerangkan, peningkatan jumlah pemilih disebabkan karena meningkatnya animo masyarakat melakukan perekaman E-KTP, terkhusus pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun keatas. menurutnya itu juga merupakan kerja dari PPK dan PPS yang terus mensosialisasikan ke warga yang sudah berumur 17 tahun utuk melakukan perekaman E- KTP.

“Kebanyakan peningkatan pemilih itu dari pemilih pemula, tidak lain ini juga karena usaha PPK dan PPS agar yang sudah berumur 17 tahun bisa terdaftar dalam DPT,” imbuhnya

Meskipun demikian dalam proses rapat pleno rekapitulasi juga mendapatkan koreksi dari Bawaslu Kaltim, Galeh akbar tanjung hadir mengawasi jalanya pleno rekapitulasi menuturkan, ada dua kabupaten kota yang dikoreksi yakni kota Bontang dan Kutai Barat (Kubar)

“Alasanya karena ada pemilih ganda dan didapat daftar pemilih dibawah umur 17 tahun,” sebut komisoner Bawaslu ini

Secara otomatis daerah tersebut mengalami penurunan DPT dari hasil Rekapitulasi pada KPU Kota masing masing. karena yang berstatus ganda dan pemilih yang belum berumur 17 tahun akan dihapus. disebutnya Galeh koreksi diberikan agar tercipta daftar pemilih yang berkualitas.

“Yang bermasalah itu otomatis akan dicoret, supaya tercipta daftar pemilih yang berkualitas,” jelas Galeh

Koreksi itu berdasarkan temuan Panwas Kabupaten Kota, kemudian disampaikan dalam rapat pleno tingkat provinsi. sementara jumlah yang dikurangi untuk wilayah kota Bontang berjumlah 37 pemilih dan kabupaten Kubar ada 6 pemilih. (fran)