Helmi Abdullah Ingatkan Pentingnya Menjaga Fungsi Ruang Publik di Tengah Pertumbuhan UMKM

SAMARINDA – Pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi kegiatan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Meningkatnya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan yang ramai dikunjungi warga dinilai harus disertai penataan agar fasilitas umum tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan bahwa keberadaan pedagang di sekitar pusat aktivitas masyarakat merupakan hal yang wajar. Kawasan yang menjadi tempat berkumpul, berolahraga, dan berekreasi biasanya memiliki potensi ekonomi karena banyaknya pengunjung.

“Dengan adanya kegiatan yang menyangkut berkumpulnya masyarakat umum, tentu UMKM juga akan hadir,” kata Helmi,

Menurutnya, perkembangan kegiatan perdagangan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengurangi kenyamanan pengguna fasilitas umum.

“Tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan,” lanjutnya.

Helmi Abdullah menilai penataan ruang publik perlu dilakukan melalui pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan pedagang dan masyarakat. Pelaku UMKM tetap membutuhkan tempat untuk menjalankan usaha, sementara warga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas publik secara aman dan nyaman.

Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah penggunaan jalur pejalan kaki maupun area olahraga sebagai tempat berdagang. Apabila tidak diatur, keberadaan lapak dan aktivitas pembeli dapat mempersempit ruang gerak pengunjung.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu masyarakat yang memanfaatkan kawasan terbuka untuk berjalan santai, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Karena itu, penentuan zona perdagangan menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah daerah dapat mengatur titik-titik yang memungkinkan kegiatan usaha berlangsung tanpa menutup akses maupun mengubah fungsi utama fasilitas publik.

Selain pembagian lokasi, pengaturan waktu aktivitas perdagangan juga dapat membantu menjaga ketertiban kawasan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar kegiatan jual beli tidak berbenturan dengan penggunaan fasilitas umum pada waktu ramai.

“Dinas terkait memiliki peran penting dalam mengatur lokasi dan aktivitas perdagangan di kawasan publik,” ujar Helmi.

Ia menekankan bahwa perangkat daerah terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan penataan berjalan secara konsisten. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi keluhan, tetapi perlu menjadi bagian dari pengelolaan ruang publik sehari-hari.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat memahami batasan lokasi berdagang, sedangkan masyarakat memperoleh kepastian bahwa fasilitas yang tersedia tetap dapat digunakan sesuai fungsinya.

“Pengaturan diperlukan agar fasilitas umum tetap tertib dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Helmi Abdullah menilai penataan yang tepat justru dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak. Pedagang memperoleh kepastian mengenai ruang usaha, sementara masyarakat tetap memiliki akses terhadap jalur olahraga, area pejalan kaki, dan tempat berkumpul.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan kegiatan UMKM agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi mata pencaharian masyarakat.

Dengan adanya pembagian ruang yang jelas, aktivitas perdagangan dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan rekreasi dan olahraga. Kondisi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan publik yang lebih tertata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

DPRD Kota Samarinda berharap pengelolaan kawasan publik dapat dilakukan secara seimbang sehingga keberadaan UMKM tetap memberikan kontribusi positif tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan warga. (Adv)

Exit mobile version