Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Heri Lukman Sosok Ulet Dan Tekun Pimpin PKN Kubar

Heri Lukman Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kutai Barat. ©️ist

SAMARINDA – Pria yang di kenal sosok pekerja keras ini tampak ceria saat bercerita tentang pengalaman perjalanan hidupnya.

Ia bernama heri lukman. Sosok yang ulet dan tekun mengantarkan dirinya menduduki jabatan penting di satu perusahaan batu bara di kubar yakni direktur utama PT Harindo.

“Saya dari kecil suka bekerja. Saya pernah jadi karyawan di perusahaan kelapa sawit di Kutai Timur,” ungkap pria kelahiran Surabaya, 17 Juli 1977 ini saat ditemui di kantor Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda, Minggu (17/4/2022).

Ketika ia duduk berjejer dengan tamu lain. Disebelahnya duduk Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kaltim, Rudi Prianto. Diskusi malam itu banyak membahas kontestasi politik kaltim dan nasib masyarakat kecil sehingga dengan hadirnya PKN akan memberikan dampak positif bagi masyarakat kecil.

Bertempat lahir disurabaya, heri mengaku merantau kekaltim mengadu nasib tahun 2002. Awal meniti karirnya dengan buruh sawit di kutim, tak lama berselang ia kemudian melanjutkan perantauannya ke jakarta, setelah dua tahun ia pun kembali ke kaltim dan melanjutkan perjuangannya nasib di Kutai Barat.

“Akhirnya saya kembali lagi ke Kaltim di Kubar tahun 2005,” tutur pria beranak tiga ini. Dia meminang seorang istri berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Kubar.

Memulai penjajahan nasib di kubar, Heri kemudian melakukan pengurusan berbagi izin batu bara hingga memulai bangun perusahaan pada 2007. Saat ini ia bersyukur telah memiliki ratusan karyawan.

Niat baiknya melibatkan masyarakat lokal ia wujudkan dengan mengakomodasi masyarakat lokal sebagai pekerja di perusahaannya. Hampir 85 persen pekerja adalah masyarakat Kubar.

Ia konsisten dan penuh optimisme dalam pekerjaannya hingga mencapai kesuksesan yang gemilang, di perusahaannya ia mempekerjakan 85 persen masyarakat Kutai barat.

“Intinya bagaimana kita memberdayakan masyarakat bekerja di wilayah kita sendiri,” kata dia.

“Insyaallah tahun depan akan saya tingkatkan kuota pekerja lokal, agar mengurangi pengangguran di Kubar,” tambah dia.

Heri berharap perusahaan yang beroperasi di Kubar khususnya dan Kaltim tak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Tapi mengakomodasi tenaga lokal yang bisa diberdayakan.

“Sampai hari ini unit saya tangani uji percobaan pekerja baru yang memang selama ini hanya skil sekilas, saya ikhlas dan alhamdulillah sampai hari ini mereka sudah mengurus sim B1 dan B2,” kata dia.

Tak sampai di situ, Heri juga akan membangun Balai Pelatihan Kerja (BLK) bagi masyarakat lokal, agar ada akselerasi skil.

“Pelatihan alat yang kita miliki paket yang seluruh tambang baik ekskavator, doser, unit roda sepuluh dan seluruhnya untuk masyarakat lokal,” sambung dia. (Dod)

Exit mobile version