Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Jajaran Polsek Tenggarong Seberang Serahkan 16 Warga ke PT. PLTGU

Kapolsek Tenggarong Seberang Iptu Rizky Tovas, S.H., M.H., menyerahkan 16 orang calon karyawan asal Desa Tanjung Batu untuk mulai bekerja di PT. PLTGU 40 MW.

KUKAR, Beri. Id— Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Tenggarong Seberang kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran, Kapolsek Tenggarong Seberang Iptu Rizky Tovas, S.H., M.H., menyerahkan 16 orang calon karyawan asal Desa Tanjung Batu untuk mulai bekerja di PT. PLTGU 40 MW.

​Kegiatan penyerahan sekaligus pembinaan ini dilangsungkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Kamis (5/11/2026) pagi lalu.

​Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Tanjung Batu Husniansyah, Sekretaris Desa Fitriansyah, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Batu Aiptu Dodi Tiasworo, serta pihak manajemen PT. PLTGU yang diwakili oleh Amirudin dan Rowina Gultom (L3 PT. PLTGU).

​Dalam arahannya di hadapan para calon pekerja, Iptu Rizky Tovas menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PT. PLTGU atas kerja sama dan kepedulian mereka dalam menyerap tenaga kerja lokal.

​”Kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. PLTGU yang telah menerima warga Desa Tanjung Batu untuk menjadi karyawan kontrak selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

​Ia juga berpesan kepada 16 calon karyawan yang terpilih agar senantiasa menjaga kedisiplinan, mematuhi seluruh aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran. Selain itu, Kapolsek berpesan agar para pekerja turut menjaga marwah dan nama baik institusi kepolisian yang telah menjadi fasilitator dalam penyaluran kerja ini.

​Mengingat sektor ketenagalistrikan memiliki standar keselamatan yang ketat, Iptu Rizky juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap protokol keselamatan kerja.

“Dalam bekerja, calon karyawan tidak boleh merokok di area perusahaan dan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan,” tegasnya.

​Menanggapi kolaborasi ini, Kepala Desa Tanjung Batu Husniansyah menyampaikan kabar baik mengenai gelombang penyerapan tenaga kerja lokal berikutnya yang semakin masif di wilayahnya.

​Husniansyah mengungkapkan bahwa pada Senin mendatang, PT. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan akan mengadakan kegiatan overhaul PLTGU selama kurang lebih 1,5 bulan yang bakal menyerap sekitar 20 orang pekerja dari warga Desa Tanjung Batu.

​Tidak hanya itu, bersamaan dengan agenda tersebut, PLTU PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) dan PLTU PT. Indonesia Energi Dinamika (IED) juga turut memberdayakan sebanyak 7 orang warga Tanjung Batu sebagai tenaga harian lepas selama masa kontrak 6 bulan.

​Kades Husniansyah juga memberikan catatan khusus terkait perkembangan positif dari PT. PLN Unit PLTGU Tanjung Batu. Jika sebelumnya warga sekitar hanya diterima untuk posisi security dan cleaning service (CS) pemeliharaan fasilitas lingkungan melalui PT. PCN, maka tahun ini pihak perusahaan mulai membuka kesempatan bagi warga lokal untuk menempati posisi-posisi strategis dan administratif.

​”Tahun ini sudah mulai menerima warga lokal sebagai Operator DCS, Operator WTP, hingga Admin Gudang atau Logistik dan bidang lainnya,” jelas Husniansyah.

Langkah progresif ini diharapkannya, mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Batu secara berkelanjutan.