SAMARINDA – Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda dinilai perlu dimulai dari pengawasan terhadap kelancaran pasokan dan distribusi pangan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi mengganggu ketersediaan bahan pokok sebelum berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menilai perubahan kondisi cuaca, hambatan distribusi, serta peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tertentu harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pengendalian pangan.
Menurutnya, langkah pencegahan memiliki peran penting karena gangguan pasokan yang tidak segera ditangani dapat memengaruhi ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Kota Samarinda diharapkan tidak hanya mengambil tindakan setelah harga bahan pokok meningkat, tetapi juga memiliki sistem pemantauan yang mampu memberikan informasi mengenai potensi persoalan sejak awal.
“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ujar Sani.
Sani menilai ketersediaan bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga. Ketika pasokan mengalami hambatan sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga jual di pasaran.
Karena itu, pemantauan distribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan stok dan kondisi pengiriman bahan pangan.
Sejumlah komoditas seperti beras medium, beras premium, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat pengawasan karena memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga.
Perubahan harga komoditas tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan belanja masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Selain pengawasan terhadap stok, pemerintah juga perlu memperhitungkan perubahan kebutuhan pangan menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Pada periode tersebut, peningkatan permintaan dapat memengaruhi kondisi pasar apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan barang yang memadai.
Faktor cuaca juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kegiatan produksi serta kelancaran pengiriman bahan pangan dari daerah pemasok menuju Samarinda.
Dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyusun langkah antisipasi yang lebih terarah.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi kebutuhan pokok.
Bulog, distributor, kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM di sektor pangan dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pasokan dan kondisi perdagangan.
Kerja sama tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi pangan di berbagai wilayah Kota Samarinda.
Menurut Sani, kondisi setiap kecamatan juga perlu menjadi perhatian karena persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu sama.
Sebagian wilayah dapat mengalami kenaikan harga komoditas tertentu, sementara wilayah lainnya menghadapi keterbatasan pasokan atau kendala distribusi.
Oleh karena itu, informasi lapangan diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan operasi pasar murah dapat menjadi salah satu bentuk intervensi apabila ditemukan potensi kenaikan harga atau gangguan ketersediaan barang.
Namun, kegiatan tersebut perlu direncanakan berdasarkan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Selain menentukan lokasi, pemerintah juga perlu memastikan komoditas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan warga di wilayah sasaran.
Sani menilai keberhasilan pengendalian pangan tidak cukup hanya dilihat dari angka inflasi. Ketersediaan kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat untuk membelinya juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Untuk mendukung langkah antisipasi tersebut, ia berencana membawa kebutuhan penguatan anggaran operasi pasar murah dan subsidi biaya angkut ke dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda.
“Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ungkapnya.
Dukungan anggaran diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah lebih cepat ketika muncul gangguan pasokan maupun perubahan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Melalui pengawasan distribusi, koordinasi dengan pemasok, serta kesiapan melakukan intervensi, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok secara lebih konsisten.
Langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini juga diharapkan dapat membantu mempertahankan keterjangkauan harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari dampak gejolak pasokan. (Adv)
