Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Profil Kejati Kaltim Melantik Sekaligus 3 Kejari, Deden: Selesaikan Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Profil, Terkini

Kejati Kaltim Melantik Sekaligus 3 Kejari, Deden: Selesaikan Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Juni 8, 2020

SAMARINDA – Menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Deden Riki Hayatul Firman melantik tiga pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) di tiga wilayah, yakni I Ketut Kasnadedi Penajam Paser Utara (PPU), wilayah Nunukan Yudi Prihastoro, dan Samarinda di pimpin oleh Heri Widarmoko.

Dengan menggunakan masker dan sarung tangan lateks berwarna hitam, Deden sapaan akrabnya, menyaksikan penandatanganan pakta integritas saat pengambilan sumpah kajari, yang berlokasi di Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang.

Dalam upaya mensinergikan kinerja kejaksaan di tiap-tiap daerah untuk mengawal kasus-kasus hukum yang ada di kaltim, ia menegaskan agar Kejari yang hari ini telah dilantik agar segera menyelesaikan tugas-tugas yang menunggak.

“Tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan saya. Selesaikan tugas-tugas yang menunggak, ya intinya seperti itu,” kata Deden Riki Hayatul Firman, di Adhyaksa Sport Center, Komplek kantor Kejati Kaltim, pada Senin (08/06/2020).

Terdapat beberapa point yang juga dijelaskan oleh kepala Kejati tersebut, diantaranya adalah penyesuaian diri yang ditekankan oleh pimpinan baru Kejati Kaltim ini.

“Ada beberapa point, 5 poin. Pertama sesuaikan diri, selesaikan tugas-tugas yang belum selesai, intinya itu,” ungkapnya.

Untuk pengawalan kasus-kasus yang ada di Kaltim seperti, dirinya menyampaikan saat ini dirinya perdana berkantor di Kejati, dan memerintahkan kepada asistennya untuk memberikan laporan terkait perkembangan kasus tersebut.

“Hari ini saya rapatkan dengan semua asisten, saya minta laporan untuk tugas-tugas yang masih ditangani. Saya akan pelajari,” terangnya.

Ia juga menyampaikan saat ini kantor Kejati sudah mulai aktif, dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

“Kita kerja, tetap. Hanya yang jelas memakai protokol kesehatan. Harus, wajib kalau itu,” pungkasnya.

(ESC)