SAMARINDA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 mendatang.
Meski demikian, beberapa hal disebut masih harus diperhatikan oleh Pemkab Kutim serta Pemprov Kaltim dalam pengoperasionalan Maloy ke depan.
Hal ini mengingat beberapa infrastruktur-infrastruktur pendukung tersebut yang dinilai masih kurang representative.
DItakutkan, nilai jual Maloy di mata investor bakal berdampak jika keseriusan dalam penanganan Maloy tak dilakukan oleh pemerintah.
“PLN kemarin baru ada tiangnya. Telkom kami belum terima laporannya bagaimana. Air memang sudah ada tetapi kami rasa belum maksimal,” ucap Rita Barito, Ketua Pansusu KEK Maloy
Adanya kekurangan-kekurangan ini, disebutnya perlu dapat perhatian dari pemerintah Kutim serta Pemprov Kaltim untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Kan percuma kalau hanya dari DPRD yang terus menerus memberi perhatian, tetapi ekskutif di daerah tidak segera menyelesaikan,” katanya.
Sebagai informasi, kepastian peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sudah final. Gubernur Kaltim, Isran Noor mengungkapkan Maloy akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (1/4/2019).
Menurut Isran tidak ada perbedaan rencana konsep peresmian. Nantinya peresmian akan digelar di Bitung, Sulawesi Utara bersamaan dengan peresmian KEK Bitung dan KEK Morotai.
“Peresmian Maloy itu tanggal 1 April di Bitung, Sulawesi Utara. Tidak pakai video conference. Itu peresmian gabung dengan peresmian KEK Bitung, Morotai, dan Maloy,” kata Isran di kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada Samarinda Kalimantan Timur, Jumat (29/3/2019).
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Kutai Timur serta Perusda pengelola KEK Maloy akan diundang pada peresmian di Bitung. Peresmian KEK Maloy diharapkan akan mempercepati dustri hilirisasi di Bumi Etam. Pasalnya Maloy sudah lama didengungkan menjadi pusat KEK di Kaltim sejak masa gubernur Awang Faroek Ishak.
Demi menarik minat perusahaan untuk berinvestasi di Maloy, Isran mengaku akan menggratiskan biaya sewa di Maloy.
“Harapan saya ya jadikanlah itu kegiatan perekonomian dan industri. Saya ingin buat kebijakan bagi investor kita gratiskan dulu biaya sewa di awalnya. Setelah mereka produksi, baru kita pertimbangkan biaya sewanya,” ungkap Isran. (*)
.
