SAMARINDA– Penanganan Covid-19 di Kaltim tahun 2020 mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim Nidya Listiyono.
Terdapat dua hal yang menjadi catatan dia. Pertama terkait hak insentif untuk tenaga kesehatan. Karena Ia mendapatkan informasi bahwa dana pemerintah masih tertunggak.
Politisi partai Golkar ini menilai hal tersebut penting karena berkenaaan dengan kesejahteraan para tenaga kesehatan.
selain itu juga mereka orang yang paling rentan tertular Covid-19, olehnya harus dihargai orang yang menjadi garda terdepan memutus mata rantai penyebaran.
“Saya minta Pemerintah Provinsi benar-benar perhatikan hal tersebut, sehingga bisa ditindaklanjuti” ucap politisi Golkar tersebut.
Kedua, menurutnya terkait transparansi penggunaan dana Covid-19 harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Laporan terakhir serapan anggaran berkisar 45 sampai 49 persen,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim tersebut mengingatkan agar sisa anggaran tersebut bisa digunakan dengan baik dan benar kedepannya.
Seperti diketahui anggaran penanganan Covid-19 untuk Kaltim sekitar Rp 500 miliar. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk tiga komponen, yakni penanganan kesehatan sebesar Rp 250 miliar.
Kedua terdampak ekonomi karena corona, sebesar Rp 95 miliar. Ketiga penyediaan jaring pengaman sosial senilai Rp155 miliar.
(Fran)
