Koordinasi Antar OPD Dinilai Buruk Pada Masa Kepemimpinan Isran-Hadi

Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir

SAMARINDA – Buruknya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau OPD dinilai sebagai sumber masalah selama tiga tahun terakhir pada masa kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Penyebabnya terjadi ketimpangan dari masalah pemerataan infrastruktur antara wilayah.

Anggota Panitia Khusu (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan seharusnya Pemprov Kaltim bisa membaca persoalan ini lalu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Menurut dia karena hal tersebut sangat penting jika Isran-Hadi memang ingin mewujudkan visi dan misinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Kami melihat ada kesenjangan yang cukup besar. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan pembangunan yang ada di kabupaten/kota,” urai Sutomo Jabir saat ditemui diruanganya lantai 4 gedung D. Senin (3/5/2021).

Di antara upaya mengurai ketimpangan itu, dapat dilakukan dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi harus bisa memilah tanggung jawab dan menentukan skala prioritas, sehingga Pemprov Kaltim tidak mengambil tanggung jawab pusat yang dinilai memberatkan Pemprov.

“Misalnya pembangunan flyover, jalan layang, atau jembatan yang ada dan perlintasan jalan nasional, sebaiknya tidak dibangun dengan dana APBD. Tetapi harus diupayakan untuk mendapatkan anggaran dari APBN,” tegasnya.

Di wilayah utara Kaltim seperti di Bontang, Kutim, dan Berau, hingga saat ini membutuhkan adanya pembangunan sarana pelayanan kesehatan memadai.

Menurut politisi PKB tersebut, untuk memudahkan layanan kesehatan di wilayah, ada baiknya Pemprov Kaltim membangun satu RSUD seperti yang RSUD AW Sjahranie di Samarinda.

Langkah itu, menurut ketua DPC Partai PKB Berau ini, supaya tercipta pemerataan pelayanan kesehatan serta mendekatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Sehingga masyarakat di pelosok tidak mesti ke Samarinda atau Balikpapan hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagus.

“Untuk tipe atau kelas dari RSUD, itu terserah pemerintah saja. Yang paling penting, ada rumah sakit yang memadai yang memiliki kualitas seperti yang ada di perkotaan (misalnya RSUD AW Sjahranie yang ada di Samarinda),” pungkasnya. (Fran)

kpukukarads