Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Akar Suara KPU Kaltim Siapkan Tenaga Penuh Pemeriksaan Berkas Daftar DPD

Akar Suara, Daerah, KPU Kaltim, Politik, Terkini

KPU Kaltim Siapkan Tenaga Penuh Pemeriksaan Berkas Daftar DPD

April 28, 2018

SAMARINDA – Pemeriksaan berkas terkait Pendaftaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur terus berlangsung, sesuai waktu yang di tentukan oleh KPU sebelumnya, bahwa pendaftaran telah di tutup pada kamis, (26/04).

Sebelumnya hasil verifikasi berkas dukungan KTP Elektronik calon anggota DPD RI dapil Kaltim, ada 51 nama calon yang mendaftar, namun hanya 48 yang menyerahkan berkas dukungan tersebut. Setelah melalui verifikasi oleh KPU, ada empat calon dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dan 44 calon dinyatakan lolos dan diminta menyerahkan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah ditetapkan.

Saat ditemui, Taufik juga menjelaskan “sedari pagi hingga siang tadi, kita telah berhasil menginput sekitar 21 nama, dan hingga pukul 22.20 Wita nama yang sudah masuk ke kita sekitar 31 nama. Kita juga masih akan menunggu calon-calon yang masih belum mengantar kan berkasnya” ujarnya.

Saat dikonfirmasi perihal batas jam pengatantaran berkas, Ketua KPU ini pun tersenyum sembari berujar “untuk batasan jam, kami belum tentukan pastinya, yg jelas semalam-malamnya akan kami tunggu. entah deh sampai jam berapa” ungkapnya dengan canda.

Bagi KPU dan Bawaslu, hal seperti ini tentu bukan beban kerja, melainkan tugas. Sehingga para pendaftar benar-benar yang terbaik dan memenuhi syarat. “Yah kita akan bertahan hingga jam berapapun, sebelumnya petugas kami bahkan menunggu hingga pukul 04.00 pagi di Ruang Aula untuk menyelesaikan inputan berkas, termasuk juga Bawaslu Provinsi yang bersama-sama kami di sini mengawal jalannya pendaftaran ini”. Lanjutnya.

Jumat malam (27/04) tadi, baru 31 nama yang terdaftar di KPU kaltim sebagai calon DPD dan Lolos berkas (dukungan KTP elektronik) pada jam 22:20 Wita. Hingga sabtu (28/04) tepat pukul 02.30 pagi KPU Kaltim masih menunggu para pendaftar yang akan kembali menyetor kelengkapan berkasnya, hingga pada 02.30 Wita total 37 nama pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi berkas (dukungan KTP Elektronik)”.(Arm)