Kritik Dishub Bontang, Anak Buah Surya Paloh Katakan Kalau Pembangunan Median Jalan Tanpa Kajian

Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang saat ditemui beri.id di kantor DPRD Bontang

BONTANG – Pemkot Bontang dinilai terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan soal pembangunan median jalan, di simpangan Jl. Ahmad Yani menuju Jl. Pattimura. Akibatnya, pembangunan median jalan yang baru 2 bulan di buat itu harus di bongkar dan dikembalikan ke bentuk semula.

Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang katakan pemerintah Kota Bontang kali ini melalui Dinas Perhubungan tidak lakukan kajian mendalam terkait pembagunan median jalan itu.

“Itu terlalu cepat di ambil keputusan. Kajiannya tidak ada, kalau ada kajian pemerintah bisa mempertahankan itu” tegas politisi ini yang akrab disapa BW, saat ditemui beri.id di Kantor DPRD Bontang, Bontang Lestari, pada Senin (1/2) siang tadi.

Baca Juga :  Optimasi Pembangunan Infrastruktur Kaltim, Banggar DPRD Kaltim Kuker ke DPR RI

Menurutnya, langkah awal yang di Dishub Bontang adalah melakukan terlebih dahulu rekayasa lalu lintas. Namun, karena cenderung terburu-buru. Akhirnya pembangunan itu harus di Bongkar lagi.

Bahkan, setelah adanya pembatas jalan itu pernah terjadi kecelakaan yang menghancurkan median jalan tersebut.

“Langsung tiba-tiba di tutup tanpa ada sosialisasi,” terang BW.

Kabarnya proyek itu menghabiskan anggaran pemerintah sebesar 150 Juta Rupiah. Ditengah hantaman pandemi Covid-19 seharusnya anggaran tersebut dapat dialokasikan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

Pun demikian, seharusnya ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran milik rakyat. Dan lebih mengedepankan pengkajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga :  Jokowi-Ma`ruf Umumkan Susunan Kabinet Indonesia Maju, Berikut Daftarnya

“Banyak yang lain ko yang harus kita lakukan,” terangnya.

Bahkan dikatakan politisi partai Nasdem ini pemerintah Bontang sudah kehilangan kewibawaannya. Pasalnya, yang lakukan pembongkaran adalah masyarakat juga. Yang sudah mengantongi izin dari pemerintah Bontang sendiri.

“Berarti Dinas Perhubungan sudah tidak bekerja maksimal. Yang seharusnya jadi representasi pemerintah yang masuk dalam OPD dan bertanggungjawab atas hal itu,” tegas BW.

Diketahui sebelumnya, Salah seorang tokoh masyarakat di Bontang Kahar Kalam lakukan pembongkaran median jalan pada Sabtu (29/1) lalu, yang katanya telah mengantongi izin dari pemerintah.

Baca Juga :  Komisi I Tekankan Soal Netralitas ASN, Jika Berpihak Segera Ditindak

Dibantu dengan masyarakat setempat, tak sampai sehari pengerjaan itu rampung dan langsung bisa digunakan oleh masyarakat. (ESC) 

Report

What do you think?

Langgar Prokes Covid-19, Warga Bontang Di Rekam & Ucap Janji Tidak Ulangi Kesalahan

Cerita Kepala Sekolah di Balikpapan, Belajar Daring Agar Tetap Maksimal