Kritik Lewat Facebook, Ini Tanggapan Nursalam atas Masalah di Pelabuhan Lok Tuan

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam (Doc. Istimewa)
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam (Doc. Istimewa)

BONTANG – Gelombang penolakan terus berdatangan, dalam rencana digunakannya pelabuhan umum Lok Tuan sebagai lokasi bongkar muat batu bara.

Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam, menyatakan sikap dalam unggahan statusnya di sosial media facebook, Sabtu (13/3) pukul 23.00 Wita, malam lalu.

Dalam unggahannya, politisi yang akrab disapa salam ini, memberikan apresiasi atas sikap yang diambil oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Yang tegas menolak rencana tersebut.

Ini seharusnya menjadi peringatan bagi Basri Rase, sebagai Wali Kota Bontang terpilih. Dalam mengambil langkah mendukung atau tidak rencana tersebut.

“Sikap Walikota ini, setidaknya menjadi notifikasi dan signal bagi calon penggantinya, Walikota terpilih Basri Rase, agar hati hati dalam mengambil sikap sehingga tidak mengulangi ‘kesalahan’ masa lalu,” ucap Salam dalam statusnya.

Kesalahan masa lalu yang di Maksud Salam, pada tahun 2017 dan 2018, Pemkot Bontang harus dibuat gigit jari.

Pasalnya, saat Pemkot Bontang mengeluarkan izin atas pembangunan megaproyek pabrik NPK Cluster di lokasi perusahaan PT. Pupuk Kaltim, pada tahun 2018. Akhirnya, PTUN Samarinda memenangkan gugatan warga Lok Tuan yang dimotori Miswanto dan rekannya, dan berhasil mencabut izin pembangunan megaproyek tersebut.

Kemudian gugatan atas kasus dualism di tubuh kepengurusan Kwarcab Pramuka Bontang, pada tahun 2017. PTUN Samarinda akhirnya membuat Pemkot Bontang harus gigit jari lagi, untuk kedua kalinya. Setelah pengguguran SK yang dikeluarkan oleh Pemkot Bontang.

Baca Juga :  Masih Bermasalah, DPRD Kaltim Minta Hentikan Sementara Pembangunan Pabrik CPO Di Kota Bontang

“Boleh jadi pengalaman ‘pahit’ itu yang melatari Neni Moerniaeni tak ingin gegabah mengizinkan pelabuhan Loktuan menjadi terminal penumpukan batubara, karena jika dipaksakan, bukan tidak mungkin warga akan melakukan perlawanan ke PTUN sebagaimana yang telah dilakukan Miswanto dan Supriyono,” lanjut tulisan Politisi Golkar ini.

Oleh karena itu, Salam yang mengaku sebagai sahabat Basri Rase, untuk hati-hati dalam mengambil tindakan.

“Sebagai Sahabat, saya mendukung penuh sikap Bunda Neni. Itu keputusan cerdas. Sebagai sahabat pula, maka saya juga berkewajiban mengingatkan walikota terpilih saudara Basri Rase,” ungkapnya.

Berikut tulisan Salam di akun media sosialnya :

Jangan Sampai Tiga Kali

PERNYATAAN dan Sikap Walikota Bontang Neni Moerniaeni menolak pemanfaatan pelabuhan Loktuan untuk kepentingan bongkar muat batubara, sudah tepat dan harus didukung semua pihak.

“Jangankan tanda tangan, berkasnya di meja saya saja saya nggak mau lihat,” begitu bunda Neni, kepada para wartawan, Sabtu, 27 Februari 2021.

Alasan Neni menolak wacana tersebut lantaran bersinggungan dengan persoalan dampak lingkungan yang bakal terjadi.

Sikap Walikota ini, setidaknya menjadi notifikasi dan signal bagi calon penggantinya, Walikota terpilih Basri Rase, agar hati hati dalam mengambil sikap sehingga tidak mengulangi “kesalahan” masa lalu.

Sekadar mengingatkan, pemkot Bontang pada tahun 2017 dan 2018, mengalamai kekalahan dalam sengketa perdata dengan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Sengketa dimaksud adalah rencana pembangunan megaproyek pabrik NPK Cluster di lokasi PKT. Atas rekomendasi Dinas LH, Walikota mengeluarkan izin lokasi yang kemudian ditentang warga.

Sebanyak 43 warga Loktuan yang dimotori Miswanto menggugat Pemkot ke PTUN. Alhasil, PTUN Samarinda mengabulkan permohonan Miswanto dkk dengan membatalkan izin yg dikeluarkan Walikota Bontang.

Kekalahan kedua, dalam kasus dualisme kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang. Ketua Kwarcab pimpinan Supriyanto menggugat SK Walikota yg menetapkan Artahnan Saidi (mantan Sekda) sebagai ketua Kwarcab Bontang. Hasilnya, lagi lagi pemkot Kalah. SK Walikota dibatalkan PTUN.

Boleh jadi pengalaman “pahit” itu yang melatari Neni Moerniaeni tak ingin gegabah mengizinkan pelabuhan Loktuan menjadi terminal penumpukan batubara, karena jika dipaksakan, bukan tidak mungkin warga akan melakukan perlawanan ke PTUN sebagaimana yang telah dilakukan Miswanto dan Supriyono.

Berpikirlah wahai pengambil kebijakan, jangan sampai dipermalukan tiga kali di PTUN.

Keledai saja tidak mau jatuh dua kali dalam lubang yang sama.

Sebagai Sahabat, saya mendukung penuh sikap Bunda Neni. Itu keputusan cerdas. Sebagai sahabat pula, maka saya juga berkewajiban mengingatkan walikota terpilih saudara Basri Rase.

Sudah saat nya saudaraku Basri Rase berpikir cerdas, bahwa rencana pemanfaatan pelabuhan Loktuan sebagai terminal penumpukan batubara, pasti menjadi perhatian banyak pihak untuk ikut menikmati dengan segala bentuk kepentingannya.

Jika kemudian kehadiran proyek tersebut menimbulkan persoalan yang menimbulkan penolakan dari warga, maka persoalan tersebut akan menjadi konsumsi publik, terbuka lebar dan berkembang menjadi bola liar yang sulit dikontrol, jika tidak segera disikapi secara benar.

Jangan sampai ada kesan mengandalkan kekuasaan dan uang untuk menyelesaikan persoalan ini, karena hanya akan menambah persoalan baru. Terlebih ada rumor berkembang di masyarakat, konon ada ratusan juta, bahkan miliaran rupiah akan digelontorkan oleh oknum2 tertentu demi mendapatkan izin dari pemkot. Semoga saja rumor ini tidak benar.

Wallahualam bishawab…🙏

#SelamatBerakhirPekan

#SalamUntukSemuaSalam

(Esc)

Report

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0
Ketua DKC Garda Bangsa Kota Balikpapan yandi irwan (kiri) Bersama Syafruddin

DKC Garda Bangsa : Siap Usung Syafruddin Ke Senayan

Wakil walikota Samarinda Rusmadi saat kunjungan di pasar Segiri pada Senin (15/3/2021).

Rusmadi Blusukan ke Pasar Segiri, Dari Parkir Hingga Drainase Bakal Ditata