BERI.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum sepenuhnya bergerak optimal.
Di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat pemenuhan gizi anak di daerah terpencil, justru persoalan akses kawasan menjadi penghambat utama jalannya program di lapangan.
Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Mahulu, Martinus, mengungkapkan bahwa perkembangan MBG saat ini tertahan bukan karena ketiadaan dukungan, melainkan akibat tertutupnya akses Portal Agromasi.
Padahal, menurutnya, kesiapan dari pihak lokal sebenarnya sudah ada.
“Kendalanya di portal Agromasi yang masih tutup, karena ada calon investor lokal yang sudah siap, namun terkendala di portal yang masih tutup,” ujar Martinus saat dikonfirmasi tim redaksi, Senin (15/12/2025).
Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan program strategis nasional untuk pemenuhan gizi.
Namun di sisi lain, hambatan administratif dan akses fisik justru mengunci potensi dukungan lokal yang seharusnya bisa mempercepat realisasi program.
Portal Agromasi diketahui menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas pendukung MBG, termasuk masuknya investor lokal yang berperan dalam rantai pasok dan penunjang operasional.
Selama portal tersebut belum dibuka, berbagai rencana yang telah disiapkan tidak bisa dijalankan.
Selain persoalan akses, Martinus juga memaparkan perkembangan infrastruktur penunjang MBG di wilayah terpencil, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga saat ini, pembangunan SPPG di daerah terpencil Mahulu masih belum rampung.
“Untuk SPPG terpencil masih dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Ia menyebut, penyelesaian fasilitas tersebut menjadi kunci agar program MBG bisa berjalan penuh dan menjangkau penerima manfaat sesuai target.
Pemerintah daerah menargetkan pembangunan SPPG dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Untuk selesainya ditargetkan awal bulan 1, Januari 2026,” tambah Martinus.
Keterlambatan operasional MBG di Mahulu memperlihatkan bahwa tantangan di wilayah perbatasan dan pedalaman bukan semata persoalan anggaran, melainkan soal kesiapan akses, infrastruktur, dan sinkronisasi kebijakan di lapangan. (lis)
