Menyoal Insiden Tumpahan Batu Bara di Muara Berau, HMI Nilai Pemerintah Lakukan Pembiaran

Beri.id, SAMARINDA – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Badko HMI) Kaltim-Tara menilai pihak pemerintah dan KSOP Samarinda cenderung menutup-nutupi insiden Tumpahan Batu Bara di Muara Berau.

Hal ini disebutkan karena dengan indikasi setelah 2 hari kejadian belum ada penjelasan terkait kecelakaan tersebut. Bahkan pihaknya menilai publik juga belum mengetahui perusahaan apa pengoperasikan hingga mengalami kecelakaan itu.

“Kami menilai pihak pemerintah dan KSOP Samarinda cenderung menutup-nutupi insiden, karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah agar mengusut tuntas insiden yang menyebabkan tumpahnya batu bara dimuara Berau,” kata Abdul Muis, Ketua Umum BADKO HmI Kaltim-Tara, Selasa (17/12/19).

Untuk diketahui pada Sabtu, 14 Desember 2019 lalu, telah terjadi insiden kecelakaan di perairan samarinda tepatnya di Muara berau.

Berdasarkan rekaman dari salah satu video yang merekam kejadian tersebut, dan kini video itu viral di media sosial terlihat jelas bahwa jebolnya salah satu sisi kapal tongkang mengakibatkan tumpahnya batu bara dan alat berat ke laut.

Badko HmI Kaltim-Tara menduga terjadinya kecelakaan kapal tersebut karena adanya kelalaian dari perusahaan pengoperasi sehingga tumpahahnya batu bara ke laut.

Menurutnya tumpahan batu bara keair dapat mengakibatkan tercemarnya perairan yang dapat mematikan biota laut dan terumbu karang.

Dirinya menjelaskan, jika Merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 99 Ayat (1) Pelaku dapat di jerat dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Yang perlu di garis bawahi kata Muis, dalam insiden kecelakaan kapal itu  sampai kini belum diketahui identitasnya. Bahkan jebolnya salah satu sisi kapal yang mengakibatkan batu bara tumpah ke laut dimungkinkan karena ketidaklayakan kapal.

“Makanya hemat kami ada indikasi Pelanggaran UU Pelayaran, baik sengaja oleh perusahaan pengoperasi dan KSOP Samarinda, untuk itu perlu adanya investigasi mendalam oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar penyebab kecelakaan laut dapat di ungkap dan oknum yang terlibat bisa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”ucapnya.

Pihaknya berharap agar adanya ketegasan dari pemerintah dan seluruh pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali, bahkan untuk memberikan efek jerah harusnya pemerintah mencabut izin perusahaan pengoperasi yang mengalami kecelakaan.

“Agar hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh perusahaan pengoperasi lainnya agar tidak lagi menyepelekan SOP yang ada,”tutupnya.

(Jr)

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Resmikan Jalan Tol Balsam, Presiden Jokowi: 2020 Jalan Ibukota Harus Sudah Disipakan

Sambangi Lokasi IKN, Presiden Jokowi: Pertengahan 2020 Pembangunan Gedung pemerintahan Dimulai