Minimnya Mitigasi Pemerintah, GMNI Berau Soroti Darurat Tata Niaga BBM

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Berau, Yohanes Jukawing Gering.

BERAU — Pasca-aksi demonstrasi yang digelar di Kabupaten Berau, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Berau menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus menerus mencekik kehidupan warga.

Krisis ini dinilai bukan sekadar persoalan fluktuasi distribusi, melainkan akibat dari buruknya tata niaga energi dan lemahnya penegakan hukum di daerah.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Berau, Yohanes Jukawing Gering, menegaskan bahwa BBM merupakan pondasi utama yang menggerakkan seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Berau. Namun, kelangkaan yang terjadi secara berulang telah melumpuhkan berbagai lini sistem perekonomian kerakyatan, memicu kepanikan, dan merugikan masyarakat luas yang bergantung pada ketersediaan energi harian.

Krisis ini diidentifikasi berpangkal pada dua persoalan utama yang dibiarkan berlarut-larut, yakni maraknya Praktik Pengetap bensin di Kabupaten Berau yang diindikasikan kuat sebagai salah satu faktor utama penyebab kelangkaan di jalur distribusi resmi.

Para pengetap ini dinilai leluasa mengeruk keuntungan pribadi di tengah penderitaan publik, merampas hak masyarakat banyak demi kepentingan segelintir pihak.

“Minimnya mitigasi dari Pemerintah Berau, lemahnya pengawasan, serta absennya tindakan tegas terhadap para pelaku pengetap memunculkan asumsi adanya pembiaran yang sistematis,” katanya, (03/09/2026).

Ia menilai, sikap bungkam pemerintah daerah di tengah kegelisahan warga dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat.

“Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Berau bersama aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret di antaranya

melakukan evaluasi total terhadap tata niaga dan distribusi BBM di Kabupaten Berau,” lanjutnya.

Yohanes mengatakan bahwa harus menindak tegas dan membersihkan jaringan pengetap bensin yang merusak keadilan sosial dan ekonomi daerah.

“Jika tata niaga dibiarkan ambruk dan pengetap terus dipelihara, maka krisis ini akan menjadi bom waktu sosial. Kami menuntut negara hadir dan tidak tinggal diam di atas penderitaan rakyat Berau,” pungkasnya.

 

Exit mobile version