Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Beranda Advetorial Pemkot Samarinda MTQ ke- 43 Tingkat Provinsi Kaltim Resmi Dibuka, Samarinda Target Juara
Advetorial, Pemkot Samarinda  

MTQ ke- 43 Tingkat Provinsi Kaltim Resmi Dibuka, Samarinda Target Juara

Jifran
Suasana pembukaan MTQ Ke-43 Tingkat Provinsi Kaltim dihalaman parkir GOR Segiri Samarinda

SAMARINDA – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-43 tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2022 resmi dibuka pada Senin (23/5) di halaman parkir GOR Segiri, Samarinda.

Pembukaan MTQ Kaltim 2022 ditandai dengan pembacaan basmalah dan penabuhan beduk yang dirangkai kemeriahan pesta kembang api oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor didampingi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Wakil Wali Kota Rusmadi.

Dalam sambutannya Gubernur Kaltim, Isran Noor, bersyukur pembukaan MTQ dikota tepian ini berlangsung dalam kondisi normal, sebab pelaksanaan MTQ sebelumnya digelar dalam kondisi pembatasan karena pandemi Covid-19.

Gubernur Isran Noor berharap bahwa MTQ bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

“Dengan terselenggaranya MTQ di Ibu Kota Kaltim, semoga terwujud Samarinda menjadi kota indah, jadi pusat peradaban bangsa,” ujar Gubernur Isran Noor.

Sebanyak 847 peserta akan meramaikan pagelaran MTQ kali ini. Dari 10 kabupaten kota di Kaltim, hanya 1 daerah tidak mengirimkan kafilah MTQ Kaltim 2022, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam laporannya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, penyelenggaraan MTQ kali ini sebagai penyambung silaturahim antara peserta dan menumbuh kembangkan niat baca Alquran.

Dia bilang MTQ ini bukan hanya untuk prestasi, tetapi untuk menggali nilai luhur yang terkandung dalam Alquran dalam melahirkan generasi Qur’ani yang berdaulat dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Andi Harun mengaku tahun ini menjadi momentum yang lama dinantikan masyarakat. Lantaran menjadi tuan rumah dalam perhelatan MTQ tingkat Provinsi Kaltim tahun ini.

Bukan hanya sekedar ingin menjadi penyelenggar, ia juga memiliki harapan besar terhadap para kafilah Samarinda.

“Target kami memang besar ingin menjadi juara umum,” sebutnya.

Harapan Wali Kota Andi Harun lainnya atas pelaksanaan MTQ di Samarinda juga dapat mendongkrak perekonomian daerah. Antara lain melalui transaksi jual beli usaha masyarakat yang berjualan di dekat panggung utama bisa mendapat keuntungan. “Ada dampak ekonominya, termasuk hotel dan transportasi,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Wali Kota Andi Harun juga menyatakan, MTQ yang berlangsung hingga 29 Mei nanti menggunakan 10 lokasi untuk 9 cabang lomba. Sepuluh lokasi tersebut berdekatan dengan panggung utama di GOR Segiri.

Adapun venue yang digunakan dalam pelaksanaan MTQ Tahun 2022 yaitu:

 

  1.  Lapangan GOR Segiri (Majelis 1)
  2. Mesjid Al Jihad MAN 2 (Majelis 2)
  3. Aula Gedung Kehutanan Prov. Kaltim (Majelis 3)
  4. Aula Perpustakaan Kota Samarinda (Majelis4)
  5. Dinas Sosial Prov. Kaltim (Majelis 5)
  6. PSBB MAN 2 Samarinda (Majelis 6)
  7. Aula Wira Yudha Korem 0901 ASN (Majelis 7)
  8. Gedung GOR Segiri Samarinda (Majelis 8)
  9. Balaikota Samarinda (Majelis 9)
  10. Pusat Pembelajaran MAN 2 Samarinda (Majelis 10)

Dalam pembukaan, tampil sejumlah pementasan. Antara lain, tarian persembahan ratoh jaroh, pembacaan ayat suci Alquran oleh Tubagus Syahroni, hingga aksi parade para kafilah dari sembilan kabupaten/kota se Kaltim.

(ADV/Kominfo Samarinda)

Komentar

Rekomendasi untuk kamu

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru

SAMARINDA – Upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran di Kota Samarinda terus diperkuat melalui…

Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi

SAMARINDA – Penyelesaian kewajiban pembayaran dalam proyek pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka menjadi perhatian Komisi I…

Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv)

SAMARINDA – Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur seharusnya diikuti dengan jaminan perlindungan terhadap hak…

Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka

SAMARINDA – Penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap…

DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas sekolah,…

Perjuangkan Kesetaraan Hak Guru, Sri Puji Astuti Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Pendidikan di Samarinda

SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda dinilai perlu dibarengi dengan perhatian terhadap kondisi…