Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Novan Dorong Seluruh OPD Bersinergi dalam Pembinaan Bagi Anak Jalanan di Kota Samarinda

Advetorial, DPRD Kota Samarinda

Novan Dorong Seluruh OPD Bersinergi dalam Pembinaan Bagi Anak Jalanan di Kota Samarinda

Juni 13, 2025Juli 7, 2025

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (ist)

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (ist)

SAMARINDA – Cita-cita Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 menghadapi tantangan berat.

Salah satu hambatan paling mencolok adalah masih menjamurnya anak jalanan (anjal) di sejumlah titik strategis kota Samarinda, terutama di kawasan simpang lampu merah yang ramai lalu lintas.

Fenomena ini tak hanya mengusik ketertiban kota Samarinda, tapi juga menjadi sinyal lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam penilaian nasional KLA yang dijadwalkan pada 16 Juni 2025, keberadaan anak jalanan dipandang sebagai indikator negatif serius.

“Kalau satu kota masih ditemukan anak jalanan, itu akan sangat mempengaruhi hasil penilaian KLA,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syaronny Pasie, saat ditemui pada Kamis (13/6/2025).

Novan menegaskan, penyelesaian persoalan anak jalanan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau tambal sulam. Ia mendorong adanya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun strategi yang menyeluruh dan terintegrasi.

“OPD seperti Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, hingga Dinas Perhubungan harus bekerja sama. Mereka semua punya peran dalam proses evaluasi dan pembinaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penilaian KLA mengacu pada lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Setiap klaster memiliki indikator yang harus dipenuhi secara konkret.

“Masih ada beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum tim pusat datang. OPD harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bergerak cepat,” tegas Novan. (Adv/DPRD Samarinda)

Tambah Komentar

Exit mobile version