Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Optimis Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2022, Borneo FC Kebut Persiapan

Stadion Segiri Samarinda (fran)

SAMARINDA – Markas Borneo FB ditunjuk sebagai salah satu vanue calon tuan rumah Piala Presiden 2022. Tim verifikasi dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) telah meninjau kesiapan stadion kebanggaan kota tepian itu, Jumat (20/5) lalu.

“Jadi 90 persen saya yakin pasti tuan rumah. Karena tim verifikasi yang (sudah) hadir kemarin,”kata Manager Borneo FC, Dandri Dauri kepada awak media, Senin 23 Mei 2022.

Piala Presiden memang telah diupayakan bergulir oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai ajang pemanasan sebelum mengarungi Liga 1 2022/2023. Rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juni mendatang.

Selain Stadion Segiri, Kaltim masih punya stadion berkapasitas besar yakni Stadion Batakan, Stadion Utama Palaran, dan Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Namun bocoran soal venue Piala Presiden 2022 yang disampaikan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming. Bahwa Stadion Manahan, Solo dan Stadion Jatidiri, Semarang akan jadi venue pertandingan.

Menurut Danri dalam event seharusnya tidak melulu dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Kaltim yang telah menajdil lokasi Ibukota Nusantara mestinya menjadi prioritas pada event pra musim tersebut.

Jika Benua Etam ini ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Presiden 2022 maka ini kali pertama turnamen pramusim dilaksanakan di Pulau Kalimantan.

“Sejarah tidak pernah terjadi, selama ini hanya Bali, Pulau Jawa, dan Palembang. Kita selaku yang ditunjuk bakal Ibu Kota Negara (IKN), saya pikir mampu menyiapkan turnamen besar,” terangnya.

Dari hasil kunjungan tim verifikasi terang Dandri, ada beberapa catatan yang perlu dipersiapkan. Dan pihaknya menyanggupi itu, bahkan dia begitu yakin jika Kaltim siap menjadi tuan rumah. Terlebih Pemkot Samarinda telah memberi restu untuk mengadakan turnamen bergengsi tersebut.

“Pemkot menyambut baik untuk persiapan, dan kita akan mencoba bahu-membahu mempersilakanbya,”terangnya.

Dia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan yang mesti dilakukan. Dari tim verifikasi, ada tiga mendasar untuk dipersiapkan, pertama kualitas rumput, kemudian lampu sebagaimana yang saya coba hari ini, lalu fasilitas pendukung di sekitar stadion.

Dandri memastikan, manajemen Borneo FC akan segera menyelesaikan segala persyaratan yang diminta oleh PSSI. Semuanya sudah harus terpenuhi paling tidak sebelum turnamen Piala Presiden 2022 digelar pertengahan Juni mendatang.

“Kita akan kerja sama, kemungkinan dua sampai tiga minggu kedepan akan rampung. Jangan khawatir mengenai standar, kita buat keyakinan, kita dapat menjadi tuan rumah,” pungkasnya.

(Fran)