Parade Menangkan Pancasila, “Pemerintah Mesti Intervensi Mekanisme Pasar Bahan Pokok”

JAKARTA – Posko Nasional Menangkan Pancasila, Senin (11/03/18), kembali melakukan parade di Jakarta dan di beberapa daerah lain seperti Poso, Buol dan Morowali Utara Sulawesi Tengah. Di Jakarta ribuan peserta parade berkumpul di Dubes AS kemudian berangkat menuju patung kuda.
Dalam rangka melakukan gerakan KOREKSI, dengan tujuan agar Pancasila betul-betul menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berupaya Pancasila menjadi bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk menyeberang ke jembatan emas kemerdekaan, menuju Indonesia yang adil makmur, kuat serta mandiri.

Bangsa kita di persatukan bukan hanya oleh kesamaan nasib sebagai bangsa ter jajah, tetapi juga kesamaan cita-cita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. “Sayang, janji kemerdekaan itu ter cegat oleh melebar nya ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan mahal nya harga kebutuhan dasar,” Ucap Ahmad Rifai Koordinator Posko Nasional.

Tahun 2015, rasio gini (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) Indonesia sempat menembus 0,42, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Secara global, tingkat ketimpangan di Indonesia menempati peringkat ke empat terburuk di dunia, setelah thailand ke tiga,India ke dua tahun 2017. Sumber: INDEPENDENT.CO.UK  

Angka kemiskinan juga masih sangat tinggi. Jika merujuk pada ukuran Bank Dunia, atau ukuran 1,9 USD ( setara Rp 775.200 per bulan), masih ada 70 juta rakyat Indonesia terjerembab dalam kemiskinan. Angka pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan meningkat 2018 sebesar Rp 283,7 triliun yang sebelumnya 2017 pada angka Rp 228,2 triliun. Sumber: KATADATA

Sekarang ini rakyat  dihadapkan dengan harga kebutuhan dasar yang makin mahal. Mulai dari kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, hingga kesehatan. “Mahal nya harga kebutuhan dasar itu disebabkan oleh pelepasan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar & pencabutan subsidi sejumlah komoditas pokok (BBM, listrik, dan gas elpiji), dan privatisasi layanan publik (pendidikan dan kesehatan),” Pungkas Rifai sapaan akrabnya.

Belum lagi, hingga hari ini penyelenggaraan Negara belum berhasil menghadirkan kesetaraan semua warga Negara, terutama kesetaraan gender. Tahun 2016, ada 259.160 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Disamping itu, perempuan juga belum menikmati kesetaraan ekonomi dan politik.
“Karena itu, melalui Parade Menangkan Pancasila ini PRD mau mengingat kan penyelenggara Negara, bahwa cita-cita kemerdekaan tidak mungkin terwujud jika masih ada ketimpangan dan kemiskinan. Persatuan nasional akan rapuh jika tidak berbasiskan pada kesejahteraan sosial. Kebangsaan kita akan absurd jika tidak ada kesetaraan gender,” sebut lelaki asal NTB.

Menurut nya, “Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, negara harus memperkuat ekonomi nasional, dengan jalan: pertama, membangun kedaulatan pangan melalui penguatan pertanian dalam Negeri, dan kedua, membangun industrialisasi Nasional yang kuat dan mandiri dengan bertumpu pada Negara/BUMN, swasta nasional, UMKM/koperasi.” Tegas Ahmad Rifai Koordinator Posko Nasional Menangkan (Red)