BERI.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini masih mengandalkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta sebagai titik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan operasional pemerintah, termasuk armada pengangkut sampah dan mobil dinas ASN.
Padahal, kebutuhan tersebut menyedot anggaran yang tidak sedikit dan berisiko sulit dikontrol jika tidak ditata dengan sistematis.
Untuk itu, pihaknya menggagas pendirian SPBU khusus untuk melayani kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas milik pemerintah, untuk mengurai antrean di SPBU umum, menjamin ketersediaan BBM, hingga memperkuat efisiensi dan pengawasan penggunaan anggaran BBM di lingkungan birokrasi.
“Jika bisa dikendalikan dari satu titik, kita tahu persis berapa yang dipakai dan untuk apa,” jelas Andi Harun, Kamis (3/7/2025).
Ia menyebutkan dua lokasi yang sedang dipertimbangkan, kawasan MT Haryono dan Kemakmuran. Ditegaskan AH, SPBU ini tidak akan menggunakan BBM subsidi, tetapi tetap menjadi bagian dari sistem distribusi resmi yang diawasi ketat.
Penerapan SPBU internal juga akan meniru pola seperti SPBU milik institusi militer, yang selama ini dikenal memiliki sistem kontrol yang ketat dan efisien.
Pria nomor wahid di Kota Tepian itu menambahkan, keberadaan SPBU khusus tidak hanya berdampak langsung terhadap efisiensi belanja BBM, tetapi juga membantu menurunkan tekanan terhadap SPBU umum, yang kerap penuh oleh antrean kendaraan termasuk dari instansi pemerintahan.
Hal ini, lanjutnya, akan membuka ruang distribusi lebih luas bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau kendaraan dinas tidak perlu antre di SPBU umum, maka masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” terangnya.
Langkah ini menjadi satu dari tiga fokus utama Pemkot Samarinda dalam koordinasinya dengan Pertamina dan mitra distribusi BBM seperti Patraniaga.
Ketiga fokus tersebut adalah memastikan ketersediaan stok BBM, menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, serta menjaga keamanan distribusi dari hulu ke hilir.
Ia menekankan pentingnya distribusi BBM bersubsidi, termasuk LPG 3 kg, agar benar-benar diterima oleh pihak yang memang berhak.
“Subsidi bukan untuk mereka yang mampu, tetapi untuk masyarakat bawah yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak boleh salah sasaran,” tegasnya.
Terkait isu keamanan, Andi Harun merujuk pada sejumlah insiden yang pernah terjadi di beberapa SPBU di Indonesia.
Karena itu, Pemkot menekankan perlunya peningkatan standar operasional keamanan di semua titik distribusi, termasuk SPBE, agen, pangkalan, hingga lingkungan masyarakat.
SPBU khusus ini ditargetkan terealisasi dalam waktu dekat, dengan harapan dapat menjadi role model baru tata kelola BBM daerah yang tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mengedepankan transparansi dan tanggung jawab fiskal.
Hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi di Indonesia yang menetapkan SPBU khusus untuk ASN atau kendaraan pemerintahan daerah. Samarinda saat ini jadi daerah pertama yang mencanangkan hal tersebut. (lis)
