SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun implementasinya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak didik di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah terpencil.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi kebutuhan anggaran agar program dapat berjalan efektif.
Menurutnya, biaya yang diperlukan akan bervariasi antar wilayah, mengingat perbedaan harga pangan di setiap daerah.
“Di Samarinda, Rp10 ribu bisa untuk satu telur, tapi di pelosok mungkin hanya cukup untuk setengah telur. Ini menjadi tantangan besar karena harga pangan di daerah terpencil jauh lebih mahal akibat sulitnya akses logistik,” ujarnya.
Irhamsyah menyoroti Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Ia mencontohkan, harga semen di Mahulu bisa mencapai Rp130-140 ribu, yang menunjukkan tingginya biaya logistik.
“Kami akan mengalokasikan anggaran terbesar untuk daerah-daerah remote seperti Mahulu,” tambahnya.
Untuk memastikan kelancaran program, Disdikbud Kaltim berencana melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan makanan. Sementara itu, distribusi ke daerah terpencil akan dibantu oleh TNI dan Polri.
“Alat dan bahan akan kami siapkan. Namun, implementasi di lapangan tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” jelas Irhamsyah.
Pemprov Kaltim juga mempertimbangkan subsidi tambahan untuk memenuhi kebutuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak didik. Langkah ini dinilai penting agar program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kaltim optimis program MBG dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda di Benua Etam.
(*)