Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Penerapan Aplikasi E-ticketing dan Manifest Online, Deni: Mudahkan Pengelola Data Penumpang

Advetorial, DPRD Kota Samarinda

Penerapan Aplikasi E-ticketing dan Manifest Online, Deni: Mudahkan Pengelola Data Penumpang

November 14, 2022

Deni Hakim Anwar, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda.

Samarinda – Penerapan aplikasi E-ticketing dan manifest online dalam pengelolaan wisata kapal susur sungai mahakam ditanggapi oleh DPRD Kota Samarinda.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyebutkan bahwa pemilik kapal bisa mengikuti proses penerapan teknologi dalam pengelolaan, Senin, (14/11/2022).

“Zaman ini semakin maju, semuanya perlu proses tidak yang langsung tiba-tiba jadi, jadi ada proses yang kita lewati, hampir semua nasional saja sudah menggunakan e-tiketing artinya karena itu keperluan manifest, apa siapa, usianya berapa,” bebernya.

Dirinya menilai bahwa penerapan aplikasi tersebut untuk memudahkan pendataan terhadap setiap penumpang sehingga jika terjadi sesuatu kecelakaan ini memudahkan untuk mengetahui para penumpang yang ikut pada setiap kapal wisata susur sungai Mahakam.

“Memang bagaimana pun keselamatan tidak ada yang bisa menjamin kesempatan tapi kita bisa preventif lebih bagus dari mengobati,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya Pemkot Samarinda bisa menjelaskan kepada pihak-pihak pengelola kapal untuk bisa menyesuaikan dengan penerapan teknologi ini, hal ini dilakukan untuk mengubah pola-pola konvensional.

“Kita mencari solusi yang bisa kita terapkan paling tidak kita belajar dulu, ada aplikasi, ada juga penyedia aplikasinya karena bagaimana pun masyarakat ketika kita menaikkan segala sesuatu tapi dengan konsuekuensi yang jelas,” ujarnya.

Terakhir, wisata susur sungai ini perlu menjadi destinasi yang modern sehingga dengan adanya bantuan teknologi dalam pengelolaan, penerapan teknologi juga bisa untuk membanding bahwa destinasi susur sungai Mahakam menjadi wisata yang bisa menarik untuk di kunjungin.

“Ini sebetulnya kita berpikir kedepan, saya kita perlu pendekatan persuasif saja untuk pemerintah kota Samarinda dengan pemilik kapal-kapal pesut,” pungkasnya.(DODY/ADV)